Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Kasus ini terjadi pada tahun 2020-2023.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan saat itu masih dipimpin oleh politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ida Fauziyah.
"(Waktu kejadiannya) 2020-2023," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/5/2025).
Asep menjelaskan, ada pejabat Kemnaker yang diduga meminta seseorang memberikan sesuatu pada calon tenaga kerja asing yang akan kerja di Indonesia. Hal itu diduga dilakukan dengan cara dipaksa.
"Oknum Kemenaker pada Dirjen Binapenta memungut atau memaksa seseorang memberikan sesuatu terhadap para calon (tenaga) kerja asing yang akan bekerja di Indonesia," ujar Asep.
KPK sejauh ini telah menetapkan delapan tersangka. Namun, KPK belum menjelaskan latar belakangnya.
"Saat ini sudah ada delapan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
KPK pun sempat menggeledah Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan berlangsung pada Selasa, 20 Mei 2025.
Pantauan IDN Times, Tim KPK membawa sejumlah tas usai melakukan penggeledahan. Namun, belum diketahui apa yang ditemukan KPK saat itu