KPK panggil tiga pihak hari ini: Indra Utoyo, Andre Santoso, dan Yogi Septiadi.
KPK sudah tetapkan lima tersangka: termasuk eks Direktur Utama Allo Bank dan eks Wakil Direktur Utama Bank BRI.
Kerugian negara mencapai Rp744 miliar dalam pengadaan mesin EDC Bank BRI tahun 2020-2024.
Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Indra Utoyo. Ia merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin EDC Bank BRI.
"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mesin EDC di Bank BRI pada tahun 2020–2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (1/10/2025).
Indra Utoyo bukan satu-satunya sosok yang dipanggil KPK hari ini. KPK juga memanggil Andre Santoso selaku Direktur Utama PT Integra Pratama dan Yogi Septiadi selaku Direktur PT Inti Cipta Solusindo.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.
KPK telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah eks Direktur Utama Allo Bank, Indra Utoyo (eks Direktur BRI), eks Wakil Direktur Utama Bank BRI Catur Budi Harto, Sunardi (SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI), Elvizar (PT Pasifik Cipta Solusi), dan Rudy Suprayudi Kartadidjaja (PT Bringin Inti Teknologi).
Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 18 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Dalam konstruksi perkaranya, terdapat dua skema dalam pengadaan mesin EDC ini, yaitu skema beli putus dan sewa. Dalam skema beli putus meliputi pengadaan tahun 2020-2024 sebanyak 346.838 unit senilai Rp942 miliar. Sedangkan skema sewa untuk 2020 s.d 2024 sejumlah 200.067 unit senilai Rp1,2 triliun.
Dengan demikian, total anggaran dalam pengadaan tersebut senilai Rp2,1 triliun. Sedangkan hitungan awal nilai kerugian keuangan negaranya mencapai Rp744 miliar.