Jakarta, IDN Times - Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) bukan berarti pemerintah memiliki niat menganggu mekanisme pasar yang telah berjalan selama ini.
Sultan mengatakan, pelaku usaha ekspor komoditas strategis memiliki peran dan kontribusi luar biasa kepada perkonomian negara.
"Pemerintah tidak memiliki niat untuk mengganggu mekanisme pasar yang telah berjalan selama ini," kata Sultan kepada jurnalis, Jumat (22/5/2026).
Sultan mengapresiasi keinginan politik Presiden Prabowo Subianto menjalankan amanah Pasal 33 konstitusi UUD 1945, guna mengoptimalkan penerimaan negara.
"Kami percaya pemerintah berkomitmen menjaga hak berusaha, dan partisipasi pelaku usaha ekspor dalam membangun ekosistem ekonomi nasional," kata dia.
Kendati, di tengah tantangan geopolitik dan geo-ekonomi yang rentan mengganggu stabilitas nasional, Sultan mengatakan, negara secara khusus membutuhkan dukungan dan kerja sama pelaku Usaha ekspor komoditas strategis.
"Diharapkan pemerintah melibatkan dan mengakomodir masukan dari pelaku usaha terkait dalam menyusun kebijakan ekspor komoditas melalui PT DSI, dengan berdasarkan pada prinsip persaingan Usaha yang sehat dan atas asas kekeluargaan," kata dia.
Anggota Komisi IV DPR RI, Dahniel Johan, mengingatkan pemerintah untuk mengambil pelajaran dari sejarah kelam tata niaga komoditas pada masa Orde Baru terkait pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (SDI). Ia mencontohkan kegagalan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) serta tata niaga jeruk di Kalimantan Barat.
Daniel mengatakan, kala itu, meski tujuannya terlihat mulia untuk menyejahterakan petani, namun pada praktiknya justru menciptakan monopoli yang merugikan. Ia mengkhawatirkan adanya distorsi harga jika BUMN sebagai pengekspor tunggal justru membeli dari petani dengan harga sangat murah, lalu menjualnya dengan harga tinggi untuk keuntungan pihak tertentu.
Hal ini menanggapi langkah Presiden Prabowo Subianto terkait Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam, yang mewajibkan komoditas unggulan seperti kelapa sawit (CPO) dan batu bara dijual hanya melalui BUMN yang ditunjuk.
"Kita harus belajar dari sejarah. Dulu ada kebijakan tata niaga cengkeh dan jeruk yang tujuannya mulia untuk melindungi petani dari tengkulak. Tapi praktiknya, petani justru menangis darah dan bangkrut karena harga di tingkat petani anjlok, sementara pelaksana kebijakan terjebak dalam kerakusan," kata Daniel kepada wartawan, Jumat, 22 Mei 2026.
Sementara, CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan nantinya DSI akan menjadi badan usaha milik negara (BUMN).
“Nah, kemudian memang ini tentunya akan dilakukan oleh BUMN, ini segera akan menjadi BUMN,” tutur Rosan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan badan ekspor adalah BUMN yang ditunjuk negara. Di tahap awal, komoditas yang dikelola ekspornya oleh DSI adalah minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferrous alloy). Di tahap awal, pengelolaan oleh DSI sebatas pencatatan dokumen ekspor secara komprehensif.
“Kami menyampaikan bahwa semua transaksi yang berkaitan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu, pelaporan terlebih dahulu, Q-Q secara komprehensif kepada kami,” kata Rosan.