Pemerintah Evaluasi MBG Papua Barat Daya, Soroti Tata Kelola-Mutu Gizi
- Pemerintah Papua Barat Daya bersama BGN dan Satgas MBG melakukan evaluasi rutin Program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan tata kelola, mutu gizi, dan efektivitas layanan berjalan sesuai standar.
- Saat ini terdapat 21 SPPG yang melayani lebih dari 79 ribu peserta didik serta 50 ribu ibu hamil, menyusui, dan balita, meski masih ada tantangan pasokan pangan dan pendataan penerima manfaat.
- Pemerintah memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah 3T dengan pendekatan adaptif agar akses pemenuhan gizi merata serta berdampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua secara berkala untuk menyempurnakan tata kelola di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi tersebut berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan tenaga ahli gizi. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas berbagai masukan dari masyarakat sekaligus upaya memastikan seluruh layanan memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau menegaskan, pemerintah berkomitmen menyempurnakan pelaksanaan MBG agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh penerima manfaat.
1. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan
Ahmad mengatakan, evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG di Papua. Menurutnya, pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang berkembang di masyarakat sebagai bahan penyempurnaan program.
"Pelaksanaan evaluasi berkala dan pengawasan ketat terhadap standar operasional SPPG di Papua mencerminkan keterbukaan serta komitmen kuat pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola, mutu gizi, dan efektivitas program, sehingga manfaat utamanya dapat diterima secara optimal dan tepat sasaran oleh masyarakat," ujar dia dalam keterangan, dikutip Kamis (9/7/2026).
Ia menambahkan, evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mencakup kualitas menu, pemenuhan standar gizi, hingga efektivitas distribusi layanan kepada kelompok penerima manfaat.
2. Sudah 21 SPPG beroperasi di Papua Barat Daya
Ahmad mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 21 SPPG yang telah beroperasi di Papua Barat Daya. Fasilitas tersebut melayani lebih dari 79 ribu peserta didik serta sekitar 50 ribu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemenuhan gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
Meski demikian, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program, seperti keterbatasan pasokan bahan pangan lokal, variasi menu makanan, hingga proses pendataan penerima manfaat. Seluruh kendala tersebut akan menjadi bahan evaluasi agar kualitas layanan terus meningkat.
"Kami ingin pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kualitas pelayanannya terus meningkat," kata Ahmad.
3. Pemerintah perkuat layanan MBG di wilayah 3T
Selain melakukan evaluasi rutin, pemerintah juga memperkuat pelaksanaan MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema yang lebih adaptif terhadap kondisi masing-masing daerah.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan sehingga masyarakat di wilayah yang paling membutuhkan dapat memperoleh akses pemenuhan gizi secara merata.
Pemerintah menilai, evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen menjaga kualitas Program MBG sekaligus memastikan setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan, kualitas generasi muda, dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Dengan tata kelola yang terus diperbaiki serta pengawasan yang konsisten, Program MBG diharapkan jadi fondasi penting mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
