Jakarta, IDN Times – Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto menurun dengan persentase sebesar 14,1 persen. Sementara Jokowi mengalami kenaikan dengan hasil persentase sebesar 55,9 persen.
Menanggapi penurunan elektabilitas Prabowo yang sebelumnya 18,2 persen, sekarang menjadi 14,1 persen, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan jika suveri hanyalah salah satu indikator saja.
Fadli menyampaikan, survei hanyalah sebagai salah satu indikator saja. Dan belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat.
“Survei itu belum tentu merefleksikan apa yang sesungguhnya. Dia hanya menjadi salah satu indikator. Apalagi kemudian pertanyaan menjadi sangat menentukan jawaban masyarakat,” ujar Fadli di Gedung DPR RI, Senin (23/4).
Ia pun juga mengungkapkan jika beberapa survei juga memiliki hasil yang berbeda-beda. Sehingga, hasil survei sebelum Pemilu digelar, menurutnya adalah hal yang biasa.
Fadli melanjutkan, terlepas dari hasil survei, pada waktunya nanti akan ada kontestasi yang sesungguhnya dan rakyatlah yang menentukan. Dan Fadli pun meyakini bahwa Prabowo akan memenangkan pesta demokrasi mendatang.
“Kalau kami yakin Pak Prabowo akan menang. Kita lihat banyak janji-janji dari pemerintah sekarang itu tidak delivered, tidak terealisasi,” kata Fadli.
Terkait hasil survei dari Litbang Kompas, Fadli pun tidak melihat hal tersebut sebagai penurunan elektabilitas Prabowo. Ia pun mengatakan jika dirinya bisa saja membuat survei nanti sore, mengenai apakah rakyat menginginkan presiden baru atau tidak.
“Kita lihat, saya bisa bikin survei seperti itu di medsos dan di berbagai tempat. Rata-rata hasilnya menginginkan presiden baru. Kalau di head to head kan dengan Pak Prabowo itu di medsos yang menang selalu Prabowo. Ya pernah Jokowi juga sekali waktu saya buat dulu,” ucapnya.
Fadli memaparkan lembaga-lembaga survei tersebut seharusnya mengungkap siapakah penyandang dana di baliknya, agar semua menjadi trasnparan, kecuali untuk lembaga survei yang benar-benar independen.
“Tapi kalau yang merupakan bagian dari political consultant harusnya dia men-declare bahwa survei ini dibiayai oleh kandidat ini. Survei ini dibiayai oleh partai ini. Jadi ada transparansi juga lembaga survei,” jelas Fadli.
Fadli menerangkan bahwa jangan sampai lembaga survei menipu rakyat dengan seolah-olah independen.
“Kita sama-sama tahulah sudah berapa kali Pemilu kan juga gitu. Jadi harusnya lembaga-lembaga survei ini juga men-declare demi transparansi mereka ini di belakangnya siapa. Kalau di negara-negara lain itu biasa,” terangnya.