Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan ibu kota negara dipindah ke lahan reklamasi Jakarta, bukan ke Kalimantan. Alasannya, agar lahan reklamasi tidak terkatung-katung.
“Pindahinnya ke reklamasi menurut saya sih, itukan tanah reklamasi gak jelas. Ambil alih aja sama pemerintah pusat, bilang sama pengembangnya, 'ini saya ambil alih sekarang, kamu kemarin reklamasi ini bayar berapa, saya bayar deh’,” kata Fahri di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Proses pemindahan ibu kota, kata Fahri, adalah cerita panjang. Bahkan ia menyebut, tidak masuk akal jika semua elemen dan simbol negara pindah semua ke Kalimantan yang letaknya cukup jauh ketimbang lahan reklamasi.
“Makanya saya bilang, itu jangan pindah ibu kota, pindahkan lokasi kantor pemerintah aja, itu yang saya bilang. Dulu Pak Harto mau pindahin ke Jonggol, bukan pindahin ibu kota. Mindahin lokasi kantor pemerintahan dan yang pindah itu gak bisa simbol negara kayak Istana, DPR, ini ga usah pindah,” ucapnya.
Fahri menegaskan, pemindahan ibu kota ini tidak tepat dilakukan, yang paling tepat adalah menambah kantor pemerintahan di lokasi terdekat. Itu makna keinginan dari Bung Karno.
“Bung Karno inginnya daerah sini (Senayan) sampai ke Lapangan Banteng sana itu pinggir-pinggirnya itu menjadi pusat ibu kota. Sebelahnya itu nanti tempat-tempat kita melihat museum dan sebagainya. Nah, itukan maksudnya Bung Karno dulu,” ujar Fahri.
“Pindahinnya ke reklamasi. Menurut saya sih kantornya di situ, sehingga semua orang berusaha pergi ke sana. Tinggalnya tetap di Jakarta. Tapi kalau ibu kota yang mau dipindah, berapa sekolah yang diperlukan, rumah sakit, perumahan, udahlah itu gak mungkin,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, rencana Presiden Joko “Jokowi” Widodo memindahkan ibu kota merupakan proyek reklamasi jilid ll.
“Hal ini mengingatkan kita kembali akan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh pengembang, untuk membangun daerah hunian baru di ibu kota negara yang dikuasai oleh pengembang swasta,” kata Mardani lewat keterangan tertulisnya, Selasa (20/8).
Mardani mengaku belum melihat urgensi pemindahan ibu kota. "Apakah kalau ibu kota tidak dipindahkan, Negara Indonesia ini akan terancam?" ujarnya.
Mardani pun mempertanyakan sumber anggarannya. Bahkan ia menyebut, kemungkinan proyek pemindahan ibu kota adalah kompensasi gagalnya reklamasi Jakarta.
“Proyek pemindahan ibu kota ini adalah kompensasi gagalnya proyek reklamasi Jakarta, yang dialihkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke luar Jawa dengan 93,5 persen anggaran biaya oleh badan usaha/swasta,” ujarnya.