Febrie Adriansyah Ajukan Dua Praperadilan, Bidik Kejagung-Polri

Febri menjelaskan permohonan praperadilan dibagi menjadi dua karena masing-masing menyasar tindakan hukum yang berbeda. Gugatan pertama akan menguji penetapan tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) beserta penahanan oleh Kejaksaan Agung. Sementara gugatan kedua menguji penetapan tersangka dugaan korupsi dan TPPU, serta penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan Polda Metro Jaya maupun Kortas Tipikor.

"Permohonan pertama terkait dengan upaya paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam penetapan status tersangka ya, dugaan tindak pidana pencucian uang dan upaya paksa penahanan. Kemudian permohonan yang kedua terkait dengan upaya paksa status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang ya, serta penggeledahan dan penyitaan sebagai upaya paksa yang dilakukan oleh rekan dari kepolisian Polda Metro Jaya dalam hal ini atau Kortas tindak pidana Tipikor," kata anggota Tim Advokat lainnya, Firman Wijaya

Menurut tim advokat, praperadilan menjadi jalur yang dipilih untuk menguji keabsahan tindakan paksa yang telah dilakukan terhadap Febrie Adriansyah. Mereka menyebut pengadilan perlu memeriksa apakah penetapan tersangka, penahanan, hingga tindakan penyidikan telah memenuhi prinsip hukum acara pidana.

"Nah karena itu terhadap upaya paksa yang dilakukan terhadap klien kami tentu dalam identifikasi kami, kami ingin menguji ya validity atau keabsahan termasuk otentikasinya, bahkan pelaksana proses hukum apakah memang sudah clear and clean, sudah sesuai dengan prinsip hukum acara pidana ya yang semangatnya beyond reasonable doubt, tidak boleh ada keraguan sedikitpun terhadap proses hukum yang berjalan sekarang ini," kata Firman.

Sebelum memutuskan mengajukan praperadilan, tim advokat mengaku telah melakukan analisis hukum terhadap penanganan perkara. Dari hasil kajian itu, mereka menyebut terdapat sembilan dugaan pelanggaran hukum acara pidana yang akan menjadi dasar argumentasi dalam permohonan praperadilan.

"Nah karena itu sebelumnya kami sudah mengidentifikasi setidak-tidaknya terdapat sembilan kejanggalan ya, sembilan potensi pelanggaran hukum terutama hukum acara pidana dalam penanganan perkara ini," kata dia.