Geledah Rumah La Nyalla, KPK Sebut KONI Jatim Dapat Dana Hibah APBD

23 Apr 2025, 17:09 WIB

Aryodamar

Gedung KPK (IDN Times/Aryodamar)

Intinya sih...

KPK mengungkap KONI Jatim terlibat suap dana hibah Pokmas dari APBD Jatim.
Dana hibah adalah jatah anggota DPRD untuk program pengembangan masyarakat, tanpa lelang.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur turut menerima dana hibah kelompok masyarkat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur. Hal ini yang membuat KPK menggeledah rumah La Nyalla Mattalitti dan KONI Jatim.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dana hibah adalah jatah bagi anggota DPRD dalam bentuk program pengembangan masyarakat. Penyaluran proyek itu dilakukan melalui sejumlah lembaga maupun organisasi masyarakat (ormas).

"Ada termasuk juga di KONI dan lain-lain, makanya kenapa penyidik lalu melakukan, misalkan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ? Karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya itu," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, dikutip Rabu (23/4/2025).

1. Proyek dipotong 20 persen

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu (IDN Times/Aryodamar)

Nilai proyek itu ditentukan tak lebih dari Rp200 juta. Tujuannya untuk menghindari mekanisme lelang.

"Proyek-proyek itu kemudian nanti ada bagian yang dipotong 20 persen dari situ," ujarnya.

2. KONI Jatim terima dari mantan Ketua DPRD

Ilustrasi korupsi (IDN Times/Aditya Pratama)

Asep menjelaskan, KONI Jatim menerima dana hibah itu dari mantan Ketua DPRD Jatim bernama Kusnadi. Kusnadi meurpakan salah satu tersangka dalam kasus ini.

"Makanya kenapa penyidik lalu, melakukan misalkan penggeledahan kepada para pejabatnya di situ. Karena dia yang mengelola itu, mengelola uangnya itu," ucap Asep.

3. KPK tetapkan 21 tersangka dalam kasus ini

Ilustrasi tersangka KPK (IDN Times/Aryodamar)

KPK telah menetapkan 21 tersangka baru dalam dugaan suap dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2019-2022.

Empat tersangka penerima suap, antara lain AS (Anwar Sadad, eks wakil ketua DPRD Jatim); K (Kusnadi, eks Ketua DPRD Jatim); AI (Achmad Iskandar, wakil ketua DPRD Jatim); dan BW (Bagus Wahyudyono, staf sekwan).

Sisanya merupakan tersangka pemberi suap. Berikut daftaranya: