Gerindra: KDMP Pangkas Peran Tengkulak, Harga Sembako Lebih Murah

Selain mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah juga menggagas Koperasi Nelayan Merah Putih. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan.

Bahtra menjelaskan, salah satu persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah minimnya fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, seperti cold storage. Kondisi tersebut membuat ikan harus segera dijual sehingga nelayan tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan harga.

Pemerintah juga berupaya memperbaiki akses distribusi bahan bakar bagi nelayan. Selama ini, harga bahan bakar di sejumlah daerah pesisir dan wilayah terpencil cenderung lebih mahal akibat distribusi yang belum optimal. Dampaknya, biaya operasional melaut menjadi semakin tinggi.

Menurut Bahtra, Presiden Prabowo ingin mengatasi berbagai persoalan tersebut agar manfaat program prioritas pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

"Pak Presiden ingin memangkas semua itu sehingga kehadiran program pemerintah pusat, terutama program prioritas ini, benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih belakangan menjadi sorotan publik setelah muncul sejumlah lokasi yang dinilai kurang strategis, termasuk berada di kawasan pegunungan.

Menanggapi hal itu, Bahtra menegaskan penentuan lokasi koperasi merupakan hasil musyawarah pemerintah desa bersama masyarakat. Pemerintah pusat, kata dia, tidak mengintervensi keputusan tersebut.

"Bahwa misalnya ada penempatan di daerah lain, yang kalau misalnya memang, apa namanya desa tersebut yang menempatkan di sana, maka kita kan tidak bisa masuk terlalu jauh karena mereka yang bermusyawarah," kata Bahtra.

Meski demikian, Bahtra berharap pemerintah daerah dan perangkat desa tetap mempertimbangkan faktor aksesibilitas. Menurutnya, koperasi akan lebih optimal apabila dibangun di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.

Ia menegaskan, tujuan utama pendirian koperasi adalah memberikan kemudahan pelayanan dan memperlancar aktivitas ekonomi warga.

"Kalau misalnya ada tempat-tempat dirasa bahwa jauh dari jangkauan nah tentu juga harus menjadi perhatian kita agar lokasi-lokasinya ya memang yang mudah diakses terhadap masyarakat agar mempermudah mereka untuk misalnya belanja di di koperasi itu," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 81 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia. Program ini dinilai sebagai implementasi semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengungkapkan hingga Juli 2026 sebanyak 35 ribu Koperasi Desa Merah Putih telah dibangun di berbagai daerah.

Dari jumlah tersebut, 15.845 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik. Sementara 19.539 koperasi lainnya masih dalam proses pembangunan.

"Jadi, total kurang lebih 35 ribu," kata Ferry dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi ke-99 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).