Golkar Buka Peluang PDIP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

10 Apr 2024, 11:35 WIB

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membuka peluang PDI Perjuangan (PDIP) bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo - Gibran, Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Airlangga menuturkan, KIM punya prinsip terbuka dengan semua pihak jika ingin bergabung. Terlebih, koalisi yang berisikan Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, PSI, dan Garuda itu terbuka terhadap adanya rekonsiliasi pasca kontestasi politik Pemilu 2024.

"Ya kan pada prinsipnya koalisi Indonesia maju terbuka ya," kata dia saat ditemui di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar, Jakarta Barat, Rabu (10/4/2024).

1. Airlangga sebut pertemuan Prabowo dan Megawati bagus

Capres nomor urut dua, Prabowo Subianto menggelar kampanye ke Bengkulu (11/1/2024) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini juga mengapresiasi wacana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Silaturahmi keduanya dinilai positif, apalagi digelar berdekatan dengan bulan suci Ramadhan.

"Baguslah, silaturahmi selalu bagus apalagi dalam bulan suci ramadhan," jelas Airlangga.

2. PDIP sebut Megawati dan Prabowo sudah saling kontak batin

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sebagaimana diketahui, teka-teki mengenai kapan pertemuan antara Prabowo dan Megawati belum terjawab. Meski begitu, keduanya dinilai telah saling kontak batin.

"Secara pribadi, saya kira meksipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di Masjid At Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024).

3. Tunggu Putusan MK

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) RI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Basarah lantas meminta agar semua pihak menghormati proses sengketa hasil Pilpres 2024 yang tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) lebih dulu.

"Kalau dari garis politik yang Bu Mega arahkan kepada kami, biarkan proses ketatanegaraan kita yang diatur oleh UU Pemilu selesai. Apakah itu ukurannya? Ukurannya adalah keputusan MK tentang perselisihan hasil pemilu presiden. Itu kita masih menunggu itu," ujar Basarah.

"Tetapi mengenai realisasinya, itu sekali lagi tergantung gimana Ibu Mega dan Pak Prabowo memiliki hari baik, jam baik, dan menit baik untuk bisa bertemu," imbuhnya.

Menurutnya, hubungan Prabowo dan Megawati selama ini memang tak ada masalah. Sehingga keduanya tak perlu melakukan rekonsiliasi.

"Yang terjadi sekadar kompetisi pemilu presiden yang itu sudah kita sepakati sebagai suatu sistem bernegara kita bahwa setiap lima tahun ada kontestasi pemilu legislatif pemilu presiden dan juga pemilihan umum kepala daerah," ujarnya.