PDIP Dorong KPK Basmi Politik Uang dari Hulu ke Hilir
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' untuk melawan politik uang menjelang Pemilu 2024. Ia berharap hal itu dilakukan dari hulu ke hilir.
"Kita dorong KPK untuk melawan politik uang ini bukan dari hanya dari hilirnya saja (tapi) dari hulunya juga," ujar Djarot di Gedung KPK, Jumat (14/7/2023).
1. Upaya KPK melawan politik uang harus dari hulu ke hilir
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)Menurut Djarot kampanye yang dilakukan KPK dalam melawan politik uang hanya mencakup hilir permasalahan. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai untuk memberantas politik uang perlua perbaikan dari hulu ke hilir.
"Hulu dulu baru hilir. Hulunya bagaimana satu sistem politik kita," ujarnya.
Baca Juga: Budi Karya Belum Hadiri Panggilan KPK, Kemenhub Beri Penjelasan Ini
2. PDIP sebut kampanye KPK baik
Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat (IDN Times/Aryodamar)Djarot menilai kampanye KPK bagus baik untuk pendidikan antikorupsi maupun pencegahan. Namun, menurutnya hal itu akan efektif apabila ada perbaikan dari hulu ke hilir.
"Makannya kemarin PDIP perjuangan, itu mendukung sistem demokrasi Kita menggunakan sistem penghitungan suara Itu yang berkampanye partai, tetapi MK menyampaikan seperti itu (menolak sistem pemilu tertutup). Selama kita masih seperti itu sulit rasanya, untuk bisa melawan politik uang," ujarnya.
3. KPK rilis kampanye Hajar Serangan Fajar
KPK luncurkan kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’. (dok. KPK)Diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja merilis kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Kampanye ini bertujuan mengajak masyarakat untuk menolak, menghindari, dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam kontestasi Pemilu.
Baca Juga: KPK Dapat Gangguan saat Geledah Perusahaan Terkait Kasus Andhi Pramono
Topik:
Berita Terkini Lainnya
