Guru Honorer Nilai Rencana BGN Beri MBG di Saudi Bahaya dan Kurang Empati
- Reza Sudrajat, guru honorer sekaligus aktivis pendidikan, menilai wacana BGN memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke Arab Saudi berbahaya dan kurang empati di tengah kondisi ekonomi nasional yang sulit.
- Reza menggugat Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi karena anggaran pendidikan dipotong untuk MBG, sehingga porsi murni pendidikan turun di bawah amanat konstitusi 20 persen.
- Kepala BGN Dadan Hindayana mewacanakan pelaksanaan MBG bagi anak-anak diaspora Indonesia di Arab Saudi dengan target 1.408 siswa, namun mekanisme pendanaan lintas negara dan regulasinya belum dijelaskan secara rinci.
Jakarta, IDN Times - Aktivis di bidang pendidikan sekaligus guru honorer, Reza Sudrajat menyayangkan pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana yang mewacanakan memperluas program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama.
Menurut Reza, ide yang disampaikan berbahaya dan kurang empati. Mengingat, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja karena pelemahan nilai tukar rupiah. Di samping itu, akses pendidikan di dalam negeri juga belum merata.
"Ide ini cukup berbahaya dan terasa kurang berempati, ditengah kenaikan harga dollar dan akses pendidikan belum merata di Indonesia. Entah pemenuhan fasilitas bagi siswa dan berkurangnya jumlah guru akibat Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7/2026," kata dia kepada IDN Times, Selasa (2/6/2026).
1. Lebih baik fokus beri bantuan MBG di dalam negeri yang belum merata
Menurut Reza, harusnya BGN bisa fokus menyelesaikan masalah yang ada di dalam negeri terlebih dulu. Masih banyak siswa yang belum mendapatkan akses pemberian bantuan MBG, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Bukannya memperkecil dan memperjelas penerima MBG hanya di wilayah yang membutuhkan, seperti 3T atau wilayah yang mengalami stunting akut. BGN justru malah ingin memperlebar jangkauannya bagi pengusaha dapur di Arab Saudi, di saat kita (WNI) mati-matian bekerja untuk bertahan hidup dari kenaikan harga dolar," ungkapnya.
2. Reza sosok guru honorer yang perjuangkan agar dana pendidikan tak dipotek MBG
Reza sendiri merupakan pemohon uji materiil dalam perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia bersama berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia memperjuangkan nasib anggaran pendidikan yang kini dipotek untuk kebutuhan MBG.
Reza sebagai pemohon menyoroti Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Di Indonesia, ada konsep mandatory spending—anggaran wajib—untuk sektor-sektor tertentu. Pendidikan termasuk di dalamnya, bahkan diatur langsung dalam konstitusi.
Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 tegas menyatakan, negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dua puluh persen, bukan kurang.
Masalahnya, menurut Reza, angka 20 persen itu tak lagi utuh. Dalam rincian APBN 2026, total anggaran pendidikan disebut mencapai Rp769 triliun. Namun, di dalamnya terdapat Rp268 triliun untuk program MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN), bukan Kementerian Pendidikan.
Masalah anggaran pendidikan yang dipakai untuk MBG ini juga berbanding lurus dengan dampaknya pada kesejahteraan guru. Reza menegaskan, ia tidak anti-MBG. Ia tidak sedang melawan program nutrisi untuk anak-anak. Ia justru mendukung.
Jika komponen MBG dikeluarkan, anggaran pendidikan murni disebut tinggal sekitar 11,9 persen. Artinya, masih di bawah mandat konstitusi 20 persen.
Dalam petitumnya, Reza meminta MK menyatakan Pasal 22 ayat 3 UU APBN 2026 inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai bahwa anggaran pendidikan tidak termasuk program MBG. Mereka juga menggugat penjelasan pasal yang dianggap memperluas makna norma.
Pemerintah boleh saja mengklaim telah memenuhi 20 persen anggaran pendidikan. Tapi jika di dalamnya terdapat pos yang secara fungsi lebih dekat ke perlindungan sosial, maka publik berhak bertanya: apakah ini kepatuhan, atau sekadar permainan klasifikasi.
Reza, dengan status honorer dan segala keterbatasannya, justru sedang mengingatkan negara pada janji yang ditulisnya sendiri. Pendidikan bukan sekadar angka yang bisa “diakali” lewat penempatan program. Pendidikan adalah soal kualitas guru, ruang kelas yang layak, buku yang cukup, dan masa depan anak-anak yang tidak setengah hati.
Ironis, di saat pemerintah sibuk memamerkan program populer, seorang guru honorer harus berdiri di depan hakim konstitusi untuk mengajarkan negara arti prioritas. Pesannya sederhana: menghargai pendidikan tidak cukup dengan memberi makan. Negara juga harus memastikan ruang belajar, kesejahteraan pengajar, dan anggaran yang jujur, benar-benar utuh 20 persen, bukan sekadar terlihat 20 persen.
3. Kepala BGN sampaikan wacana MBG merambah diaspora di Arab Saudi
Untuk diketahui, pemerintah melalui BGN mewacanakan pelaksanaan program MBG di luar negeri, dengan Arab Saudi sebagai proyek percontohan pertama. Wacana ini muncul setelah kunjungan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ke Sekolah Indonesia Jeddah pada Minggu (31/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dadan mengklaim sekitar 100 siswa dan 56 guru, yang hadir di hari libur, menyampaikan permintaan agar program MBG turut diimplementasikan bagi anak-anak pekerja migran dan diaspora di Jeddah.
"Mereka sangat well-informed dengan informasi yang ada di Indonesia terkait dengan MBG. Kelihatannya mereka sebagai warga negara Indonesia merasa memiliki hak yang sama, dan menginginkan juga program ini dilaksanakan di sana," kata Dadan saat ditemui di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah seusai menuntaskan ibadah haji.
Berdasarkan data BGN, target sasaran di Arab Saudi mencapai 1.408 siswa, yang terbagi atas 1.008 siswa di Sekolah Indonesia Jeddah dan sekitar 400 siswa di Makkah. Ke depannya, Dadan juga mewacanakan perluasan program ini bagi anak-anak pekerja migran di perkebunan Malaysia.
Terkait penyediaannya, BGN berencana menggandeng pengusaha diaspora Indonesia di Jeddah untuk membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyatakan bahwa menu makanan akan disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku lokal di Arab Saudi.
Rencana ekspansi MBG ke luar negeri ini diproyeksikan membutuhkan penyesuaian standar anggaran yang signifikan. Sebagai gambaran, jika target alokasi MBG di Indonesia berkisar di angka Rp15.000 per porsi, harga rata-rata bahan baku untuk satu porsi makanan standar di Arab Saudi berada di kisaran 15 hingga 20 Riyal (sekitar Rp70.000 hingga Rp94.000 dengan kurs 1 SAR = Rp4.720).
Dengan target awal 1.408 siswa di Arab Saudi, estimasi kebutuhan dana harian bisa menembus lebih dari Rp132 juta per hari, belum termasuk biaya operasional, pembangunan SPPG, dan logistik.
Terkait pembiayaan, Dadan sempat menyinggung rencana pembentukan joint account (rekening bersama) antara BGN dan mitra pengusaha di Saudi. Namun, Dadan belum mendetail perihal mekanisme pengawasan dana APBN lintas negara tersebut, serta bagaimana audit pertanggungjawabannya kelak.
Selain itu, Dadan belum merinci perihal regulasi hukum dan perizinan diplomatik dari otoritas Arab Saudi terkait pembentukan unit pelayanan dan aliran dana dari instansi pemerintah asing ke wilayah kedaulatan mereka.
Dadan menegaskan bahwa eksekusi wacana ini masih harus menunggu proses birokrasi dan pembahasan lintas kementerian di Jakarta, yang mencakup Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran.
"Tergantung nanti setelah saya pulang. Lapor dulu (ke Presiden), saya tidak berani mendahului," pungkas Dadan.
Secara nasional, program MBG merupakan salah satu kebijakan dengan alokasi jumbo. Merujuk pada postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), pemerintah telah menetapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan MBG di tahun 2025. Pada 2026, anggaran MBG membengkak menjadi Rp268 triliun. Hingga April 2026, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp75 triliun dengan penerima manfaat mencapai 62 juta orang yang menyasar jutaan siswa, balita, dan ibu hamil di Indonesia secara bertahap.
