Chusnul Mar’iyah menyoroti siklus jabatan komisioner KPU yang tidak sesuai dengan periode pemungutan suara, contohnya ada yang habis seminggu jelang pemilu.
Pada 2006, jajaran komisioner KPU bertemu dengan presiden untuk memperpanjang jabatan hingga akhir 2009 agar persiapan pemilu lebih matang.
Chusnul menyebut partai politik tidak suka lembaga penyelenggara pemilu terlalu kuat, menjadi permasalahan dalam siklus KPU.
Jakarta, IDN Times - Dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) sekaligus Pakar Politik, Chusnul Mar’iyah mengkritisi upaya pelemahan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU). Chusnul sendiri merupakan Anggota KPU RI periode 2001–2007.
Hal tersebut disampaikan Chusnul saat menghadiri Rapat Komisi II DPR dengan pakar terkait desain dan permasalahan pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026).
Chusnul secara khusus menyoroti siklus jabatan jajaran komisioner KPU yang sering menuai permasalahan. Sebab jabatan itu tidak sesuai dengan periode gelaran pemungutan suara. Ia pun memberikan contoh, ada komisioner KPU di daerah yang masa jabatannya habis seminggu jelang hari pemungutan suara pilkada.
"Tidak mungkin KPU bisa menyelenggarakan pemilu kalau siklus jabatannya seperti itu. Hanya seminggu sebelum pemilu baru komisionernya diangkat," tuturnya.
Chusnul lantas mengisahkan, saat ia masih menjabat sebagai Anggota KPU pada 2006 lalu, jajaran komisioner sempat bertemu dengan presiden, menko, dan Mendagri. Membahas agar jangan sampai siklus jabatan KPU ini jadi kendala penyelenggaraan Pemilu 2029.
"Tahun 2006 pada saat kami KPU, saya masih anggota KPU sampai 2007, ketemu dengan Presiden dan semua Menko dan Mendagri waktu itu, saya katakan, 'perpanjang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai akhir 2009. Agar pemilu 2009 itu ada 4 tahun mempersiapkan pemilunya'," tuturnya.
"Kita bisa bayangkan KPU baru seminggu jadi anggota komisioner, pasti adigang-adigung, 'Hei partai peserta, saya pejabat di sini,' kan begitu. Ini ada yang Januari untuk Februari atau Maret pemilu, ada yang saya tahu itu seminggu sebelum pemilu di beberapa daerah baru komisionernya diganti," sambung dia.
Lebih lanjut, sosok yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan ini menyebut, permasalahan yang ada merupakan dampak dari ketidaksukaan partai politik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yang terlalu kuat.
"Ini persoalan, namanya siklus KPU. Tapi kan persoalannya partai-partai peserta pemilu tidak suka kalau Pak KPU-nya kuat kayak di 2004. Nah ini persoalan sendiri ya," imbuh Chusnul.