Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) memastikan akan menggelar aksi bertajuk evaluasi total Kabinet Merah Putih di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada hari ini (22/6/2026).
Koordinator lapangan PB PMII, Dedi Wahyudi Hasibuan menjelaskan, sekitar 5.000 kader akan ikut aksi sekitar. Mereka berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya.
"Jabodetabek dan sekitarnya, estimasi 5000 peserta aksi," kata dia kepada IDN Times.
Dedi mengatakan, ada perubahan lokasi aksi. Dari yang semula dilaksanakan di Patung Kuda, kini menjadi di Gedung DPR RI. "Semula direncanakan berlangsung di Patung Kuda, Jakarta, dialihkan ke Gedung DPR RI, Jakarta," kata dia.
Perubahan lokasi dilakukan karena pada waktu dan tempat yang sama terdapat agenda aksi dari kelompok massa lain dengan isu yang berbeda. Sehingga untuk menjaga kondusivitas dan efektivitas penyampaian aspirasi, lokasi aksi dipindahkan ke DPR RI.
Ketua Umum PB PMII, Muhammad Shofiyulloh Cokro memastikan pihaknya menginstruksikan pelaksanaan aksi serentak di sekitar 300 titik di berbagai daerah pada 22 sampai 24 Juni 2026. Aksi tersebut akan mengusung sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ia mengatakan, aksi nasional tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
"Kami menginstruksikan seluruh kader PMII untuk melakukan aksi serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan," kata Shofiyulloh dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, PB PMII memandang sejumlah persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.
"Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Jenderal PB PMII Ahmad Syahrul Fadhil menilai pemerintah perlu memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Negara harus hadir untuk rakyat. Kami mendorong penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta penataan kabinet berdasarkan kompetensi dan efektivitas kerja," kata Syahrul.
Sebagai informasi, dalam aksi tersebut, PB PMII membawa enam tuntutan utama. Pertama, penegakan Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat dan konsisten dalam kebijakan ekonomi nasional. Kedua, pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketiga, penguatan kemandirian ekonomi nasional. Keempat, efisiensi dan evaluasi struktur kabinet. Kelima, reset Badan Gizi Nasional (BGN) serta pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Keenam, peningkatan kesejahteraan guru.
Syahrul mengatakan pihaknya juga menyoroti efektivitas sejumlah lembaga dan program yang menggunakan anggaran negara. Menurut dia, anggaran pemerintah perlu difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap berbagai program dan lembaga yang dianggap tidak efektif agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," ujarnya.
Sebelumnya, PB PMII telah melakukan konsolidasi aksi bersama pengurus PMII di berbagai daerah untuk memastikan pelaksanaan aksi berjalan tertib dan damai. Organisasi tersebut juga akan terus mengawal berbagai isu yang menjadi tuntutan mahasiswa melalui jalur konstitusional.
Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 22–24 Juni 2026 tersebut akan digelar secara serentak di sejumlah wilayah dan melibatkan kader PMII dari berbagai tingkatan kepengurusan.