PMII Gelar Demo Serentak 300 Titik, Evaluasi Pemerintahan Prabowo-Gibran
- PB PMII menggelar aksi serentak di sekitar 300 titik pada 22–24 Juni 2026 untuk menyampaikan evaluasi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Organisasi mahasiswa ini menuntut evaluasi total kinerja kabinet, terutama dalam bidang ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik.
- PMII juga mendorong penguatan arah pembangunan ekonomi nasional serta penataan anggaran agar lebih fokus pada kesejahteraan masyarakat dan efektivitas program pemerintah.
Jakarta, IDN Times – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menginstruksikan aksi serentak di sekitar 300 titik di berbagai daerah pada 22 sampai 24 Juni 2026.
Aksi tersebut akan mengusung sejumlah tuntutan terkait evaluasi kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Umum PB PMII Muhammad Shofiyulloh Cokro mengatakan, aksi nasional tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.
"Kami menginstruksikan seluruh kader PMII untuk melakukan aksi serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026 di sekitar 300 titik di seluruh Indonesia. Ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan," kata Shofiyulloh dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/6/2026).
1. Minta evaluasi total kabinet
Menurutnya, PB PMII memandang sejumlah persoalan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Karena itu, organisasi mahasiswa tersebut mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.
"Kami meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap kinerja kabinet dan memastikan seluruh kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," ujarnya.
2. Perkuat arah ekonomi pembangunan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB PMII Ahmad Syahrul Fadhil menilai pemerintah perlu memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional dengan berlandaskan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Negara harus hadir untuk rakyat. Kami mendorong penguatan kedaulatan ekonomi nasional serta penataan kabinet berdasarkan kompetensi dan efektivitas kerja," kata Syahrul.
3. Evaluasi berbagai program
Syahrul mengatakan pihaknya juga menyoroti efektivitas sejumlah lembaga dan program yang menggunakan anggaran negara. Menurut dia, anggaran pemerintah perlu difokuskan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kami menilai perlu ada evaluasi terhadap berbagai program dan lembaga yang dianggap tidak efektif agar anggaran negara dapat lebih optimal digunakan untuk sektor-sektor prioritas, termasuk peningkatan kesejahteraan guru," ujarnya.
