Hasto Ditetapkan Jadi Tersangka, Komisi III DPR Minta KPK Profesional

24 Des 2024, 15:42 WIB

Amir Faisol

Ketua DPW PKB DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas dalam acara GenZ Memilih di Studio IDN Times (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

Anggota DPR Fraksi PKB merespons penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK terkait kasus eks Caleg PDIP Harun Masiku.
KPK secara resmi menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/-153/DIK.00/01/12/2024.
Juru Bicara PDI Perjuangan mengaku belum menerima kabar penetapan tersangka Hasto oleh KPK dan menilai politisasi hukum terhadap PDIP semakin kuat.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas turut menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasbiallah mengakui, desas-desus kasus ini memang sudah bergulir sejak 2019 lalu.

Namun, Hasbiallah mengatakan, belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh KPK terhadap penetapan tersangka Hasto. Adapun, penetapan tersebut saat ini baru diketahui dari adanya surat perintah penyidikan (Sprindik).

"Jadi kalau hukum tidak bisa kita menduga-duga. Harus melalui alat bukti, melalui pernyataan yang jelas dari KPK," kata Hasbiallah kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Hasbiallah meminta KPK untuk profesional dalam menangani kasus Hasto dan tidak mengaitkannya dengan politik. Meski begitu, ia mengaku tak bisa mengomentari kasus ini lebih jauh karena belum ada alat bukti yang disampaikan oleh lembaga antirasuah tersebut.

"Soal pak Hasto ini, saya rasa KPK harus profesional lah. Harus profesional. Memang tidak bisa dikait-kaitkan dengan politik," kata dia.

1. KPK tetapkan Hasto jadi tersangka

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Diketahui, KPK secara resmi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara eks Caleg PDIP, Harun Masiku.

Berdasarkan informasi dari sumber IDN Times, Hasto ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/-153/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Perburuan KPK terhadap eks Caleg PDIP belum berakhir setelah menghilang sejak 2020. Bahkan, KPK sampai dua kali menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Harun Masiku diburu KPK setelah diduga menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Suap itu diduga dilakukan agar Harun bisa dipilih masuk ke DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW).

Wahyu telah divonis enam tahun penjara serta denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap 57.350 dolar Singapura.

Untuk mencari keberadaan Harun Masiku, KPK telah melakukan sejumlah upaya. Mulai dari memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hingga mengajukan pencegahan ke luar negeri ke beberapa pihak.

2. Respons PDIP terkait kabar Hasto jadi tersangka

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mengaku belum menerima kabar penetapan tersangka Hasto oleh KPK.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," ujar Chico.

Menurutnya, politisasi hukum terhadap PDIP semakin kuat. Chico berujar, dugaan Hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama diembuskan.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama," kata dia.

3. Ada upaya untuk tenggelamkan PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyaksikan konser 48 tahun berkarya seniman Sawung Bajo (dok. PDIP)

Chico mengatakan, ada upaya menenggelamkan PDIP melalui penetapan tersangka Hasto. Lebih lanjut, Chico mengatakan, tekanan terhadap PDIP membuat kader semakin kuat dan solid.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucap dia.