Hati-Hati! ASN di Aceh Bakal Diberi Sanksi Bila Hadir dan Buat Pesta

12 Jan 2021, 14:30 WIB

Ilustrasi guru (ANTARA FOTO/Akbar Aprilio)

Banda Aceh, IDN Times - Jika anda seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pun bekerja sebagai tenaga kontrak di salah satu instansi pemerintahan pada lingkungan Pemerintahan Provinsi Aceh, nampaknya harus berhati-hati.

Pasalnya, pemerintah daerah dari provinsi paling barat Indonesia ini telah mengeluarkan instruksi berupa larangan bagi pegawainya untuk mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengumpulkan massa.

Kabar ini pun dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Taqwallah melalui keterangan tertulisnya yang diterima IDN Times, pada Senin (11/1/2021).

1.Para pegawai dilarang menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan.

Default Image IDN

Gubernur Aceh, Nova Iriansyah melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 01/INSTR/2021 yang ditetapkan dan ditandatangani di Banda Aceh pada 11 Januari 2021, menyampaikan, dalam rangka pengendalian peningkatan penyebaran COVID-19 dan mencermati munculnya varian baru pandemi COVID-19 di beberapa negara dunia serta menindaklanjuti Diktum Kedelapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomo 01 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, maka diinstruksikan larangan menyelenggarakan dan/atau menghadiri pernikahan/perkawinan dan sejenisnya yang menimbulkan kerumunan dalam bentuk pengumpulan massa.

Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

"Larangan menyelenggarakan dan menghadiri pesta perkawinan ini sudah ditetapkan dalam instruksi Gubernur Aceh, seluruh ASN harus mematuhinya demi kebaikan bersama," kata Taqwallah.

2.Para pegawai di pemerintahan harus menjadi contoh bagi masyarakat

Ilustrasi ASN (Dok. IDN Times)

Taqwallah menyampaikan, seluruh pegawai yang ada di kantor Pemerintahan Provinsi Aceh harus menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan penularan Virus Corona.

“Jika instruksi tersebut dilanggar oleh aparatur sipil negara, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh atasannya langsung,” tegasnya.

3.Semua pegawai harus tetap disiplin 3M

Ilustrasi ASN (IDN Times/Ervan)

Sehubungan dengan itu, Sekretaris daerah Provinsi Aceh itu juga menginstruksikan kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan provinsi untuk disiplin menerapkan 3M. Misalnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di lingkungan kerja dan aktivitas harian lainnya.

"Kondisi pandemi dunia kian melonjak, namun pekerjaan dan tugas kita harus tetap berjalan, karena itu aktivitas kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan," ujar Taqwallah.

"Penerapan tersebut dianggap penting sebagai upaya memutus mata rantai penularan Virus Corona," imbuhnya.