Idrus: Meski Dihujat di Medsos, Bahlil akan Tetap Ikut Arahan Presiden
- Kebijakan Bahlil diklaim sesuai arahan Prabowo
- Bahlil dikritik karena biarkan organisasi sayap Golkar hendak polisikan akun meme
- Bahlil dinilai sebagai menteri dengan kinerja buruk
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menilai Bahlil Lahadalia tidak akan mundur dari kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meski sering dihujat di media sosial. Sebab, sikap Bahlil sejalan dengan filosofi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ideologi dan falsafah bangsa serta Pancasila sebagai landasan kebijakan.
"Konstruksi berpikir Pak Prabowo mengajak kita menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat," ujar Idrus di dalam keterangan tertulis pada Rabu (29/10/2025).
Ia menambahkan hal-hal yang perlu dirawat yaitu nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme dan mengutamakan kepentingan rakyat. Maka, serangan dan framing negatif terhadap Bahlil di media sosial dianggap paradoks demokrasi di era keterbukaan saat ini.
Menurut klaim Idrus, berbagai kebijakan Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada rakyat dan bukan kelompok tertentu.
"Memperjuangkan keadilan harus dengan cara adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita-cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian," tutur dia.
1. Kebijakan yang dibuat Bahlil diklaim sesuai arahan Prabowo
Lebih lanjut Idrus menambahkan, qBahlil selalu memiliki komitmen sesuai dengan arahan Prabowo. Sebab, ia merupakan pembantu presiden. Dengan begitu, Bahlil diklaim tak akan melenceng dari lingkaran kebijakan Prabowo.
Namun, publik tak sepenuhnya setuju dengan klaim Idrus tersebut. Banyak yang mengeluhkan kebijakan Bahlil yang tak membolehkan SPBU swasta untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pria yang juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu justru mewajibkan SPBU swasta agar membeli base fuel dari Pertamina. Belakangan diketahui base fuel yang diimpor oleh Pertamina mengandung etanol 3,5 persen.
Bahkan, kebijakan Bahlil itu turut digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh seorang karyawati swasta bernama Tati Suryati (51). Tati merasa dirugikan tidak mendapatkan BBM sehari-hari yang dikonsumsi untuk kendaraannya yakni V-Power Nitro+ dengan nilai oktan RON 98. Selain Bahlil, Tati juga menggugat PT Pertamina Persero dan PT Shell Indonesia.
2. Bahlil dikritik karena biarkan organisasi sayap Golkar hendak polisikan akun meme
Sebelumnya, Bahlil juga dikritik lantaran membiarkan dua organisasi sayap Golkar, AMPG dan AMPI datang ke polisi untuk melaporkan sejumlah akun yang membuat meme dirinya. Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi. Tetapi, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia telah membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri pada 20 Oktober 2025.
Dalam pandangan peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Nur Ansar, sejak awal penggunaan tiga pasal yang digunakan oleh AMPG sulit untuk dipenuhi. Tiga pasal yang dijadikan dasar konsultasi AMPG yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 dan 28 serta Pasal 310 KUHP.
Lebih lanjut, Ansar menggarisbawahi AMPG keliru bila tetap menempuh pelaporan pidana. "Tindak pidana pencemaran nama dalam Pasal 27A UU ITE dan 310 KUHP merupakan delik aduan mutlak. Maka, yang harus melapor adalah orang yang merasa nama baiknya diserang, bukan orang lain (yang membuat pelaporan)," ujar Ansar di dalam keterangan tertulis pada 24 Oktober 2025.
ICJR mendorong agar Golkar dan Bahlil memandang hal tersebut sebagai bentuk kritik agar kinerjanya segera diperbaiki sebagai menteri. Apalagi kebijakan kontroversial di bawah kepemimpinan Bahlil menyangkut energi sudah cukup banyak.
"Pelaporan pidana bukan lah jawaban atas kritik yang ada. Melainkan hal itu hanya menunjukkan kalau Bahlil menjelma menjadi pejabat publik antikritik," tutur Ansar.
3. Bahlil dinilai sebagai menteri dengan kinerja buruk
Sementara, berdasarkan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh CELIOS dan bertepatan dengan momen satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Bahlil mendapat raport sebagai menteri dengan kinerja terburuk. Data itu diperoleh dari survei yang dilakukan oleh CELIOS.
Survei yang dilakukan terhadap 120 pakar dan pengamat kebijakan publik itu menunjukkan Bahlil berada di posisi paling bawah dengan skor -151 poin. Ia disusul Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (-81 poin), Menteri HAM Natalius Pigai (-79 poin), dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (-56 poin). Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berada di urutan berikutnya dengan -36 poin.
CELIOS mencatat, penilaian terhadap kinerja para menteri mencerminkan ketimpangan besar antara mereka yang dianggap berhasil menjalankan program prioritas pemerintah dengan yang dinilai gagal menjaga stabilitas kebijakan. "Evaluasi kinerja menteri menunjukkan kesenjangan tajam antara mereka yang diapresiasi publik dan yang menuai kritik keras," demikian tulis Celios dalam laporan hasil surveinya.
