Jakarta, IDN Times - Lembaga Survei Indo Barometer, merilis hasil survei terkait 100 hari kinerja pemerintahan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Ma'ruf Amin. Beberapa hal dibahas dalam survei ini, khususnya permasalahan paling penting di Indonesia.
Menurut survei tersebut, ada beberapa masalah yang terpenting di antaranya perekonomian rakyat 32,1 persen, lapangan pekerjaan 15,8 persen, harga bahan pokok 11,3 persen, korupsi, kolusi, dan nepotisme 7,8 persen, serta banjir 6,4 persen.
Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, jika dibandingkan dengan survei Maret 2015 kondisi ini mirip. Responden menyebut permasalahan terpenting adalah ekonomi 21,6 persen, harga kebutuhan pokok 19,6 persen, sulitnya lapangan pekerjaan 8,4 persen, dan KKN 14,6 persen.
"Jadi, baik di awal periode pertama mau pun periode kedua, isu terbesar yang harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi masihlah masalah-masalah ekonomi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times di Jakarta, Senin (17/2).
Kemudian, 84 persen publik menyatakan setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Sedangkan yang tidak setuju ada 8,2 persen. Dukungan pada demokrasi di survei Januari 2020
ini kata Qodari, meningkat jika dibandingkan survei Maret 2015.
"Di mana publik yang menyatakan setuju
bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik 77,3 persen. Sementara yang tidak setuju 8,3 persen," ucapnya.
Qodari melanjutkan, 68 persen publik merasa puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, yang merasa tidak puas ada 26,1 persen. Menurutnya, angka kepuasan di Januari 2020 lebih baik jika dibandingkan survei Maret 2015.
"Di mana publik yang merasa puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia adalah 50,8 persen. Sementara yang merasa tidak puas 30 persen," ucapnya.
Qodari memaparkan beberapa alasan mengapa masyarakat puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Di antaranya bebas mengeluarkan pendapat 34,3 persen, bebas memilih pemimpinnya 26,1 persen, sudah ada perubahan yang lebih baik 6,3 persen, sistem demokrasi terlaksana dengan aman 6,1 persen, dan
bebas memilih para wakil rakyat 3,8 persen.
Jika dibandingkan survei Maret 2015, alasan publik puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia karena adanya kebebasan bersuara 57,5 persen, demokrasi lebih baik 14,9 persen, dijalankan sesuai peraturan yang berlaku 4,8 persen, kerjanya telah terbukti 4,6 persen, dan tranparansi hukum 3,8 persen.
Qodari menambahkan, ada lima alasan yang membuat masyarakat tak puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia. Di antaranya kurang berpihak ke rakyat kecil 30,6 persen, politik kurang sehat 15,7 persen, demokrasi berjalan belum sepenuhnya 13,1 persen, banyak yang korupsi 12,8 persen, dan keadaan ekonomi yang belum berubah 8,6 persen.
Sedangkan pada survei Maret 2015, publik tidak puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia karena buruknya demokrasi 19,2 persen, korupsi meningkat 13,6 persen, tidak peduli dengan rakyat 12,8 persen, banyak konflik 9,4 persen, dan intimidasi kepada warga 6,9 persen.
Survei yang dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2020 ini digelar di 34 provinsi dengan jumlah sampel 1.200 responden, dan margin of error atau tingkat kesalahan sebesar 2.83 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden survei adalah warga yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah pada saat survei dilakukan.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner.