Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji untuk Tahun 2026

Dalam kesempatan itu, Dahnil menyebut, kementeriannya juga menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menentukan proses pembagian kuota haji. Kejagung nantinya melakukan pengawasan.

"Terkat dengan berangkat dari kasus-kasus selama ini, tadi ada banyak sekali masukan dari Kejaksaan Agung, dari Pak Jam Intel, terkait dengan proses pengawasan di pembagian kuota, jadi harus semuanya merujuk ke undang-undang," ucap dia.

Menurutnya, penentuan kuota haji pada setiap provinsi akan merujuk kepada undang-undang.

"Karena ini rekomendasi BPK berulang kali bahwasannya perhitungan kuota haji per provinsi selama ini tidak merujuk undang-undang tidak sesuai undang-undang atau melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, itu hari ini kami di DPR nanti jam 1 itu akan bicara terkait dengan perhitungan kuota yang merujuk undang-undang," kata dia.

Dahnil kemudian menyampaikan skema pembagian kuota haji setiap provinsi. Nantinya, kuota diberikan berdasarkan jumlah penduduk muslim di daerah tersebut dibagi dengan waktu daftar tunggu.

"Jadi kalau merujuk undang-undang itu perhitungannya itu adalah sesuai dengan pertama di pasal 13 itu, sesuai perhitungannya yang pertama berdasarkan jumlah penduduk muslim per provinsi dibagi dengan jumlah antrean jumlah penduduk muslim, dibagi kemudian nanti berdasarkan waiting list atau jumlah daftar tunggu dua hal ini atau gabungan antara penduduk muslim dan waiting list," ucap dia.

Dengan skema tersebut, diharapkan proses masa tunggu jemaah haji di masing-masing provinsi tidak terlalu lama.

"Kami akan menentukan sesuai dengan undang-undang ini selama ini perhitungannya ditabrak, sehingga semua daerah itu bisa beda-beda ada daerah yang nunggu 40 tahun, ada yang 35 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 19 tahun. Nanti kalau kita pakai perhitungan sesuai dengan undang-undang misalnya sesuai dengan daftar tunggu," ujar dia.