Insentif Nakes di 3 Daerah Ini Masih Rendah, Mendagri: Mohon Dicairkan

31 Jul 2021, 12:30 WIB

Mendagri Tito Karnavian bersama Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tinjau banjir di Jati Asih (IDN Times/Fitang Budhi Adhitia)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kerap menyinggung realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta realisasi anggaran insentif bagi tenaga kesehatan (Nakes) harus ditingkatkan.

Sebab nakes merupakan garda terdepan dalam menangani pandemik COVID-19 sehingga menjadi penting insentif tersebut agar para nakes termotivasi dalam bekerja di tengah pandemi.

"Mohon dengan hormat, untuk diatur betul supaya bisa dicairkan pada mereka yang berhak," ujar Tito dalam keterangan resminya, Kamis (28/7/2021).

Ada tiga daerah yang diwanti-wanti Tito untuk segera merealisasikan anggaran insentif nakes, yaitu Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Cirebon, dan Indramayu.

1. Realisasi insentif nakes di Cirebon masih rendah

ilustrasi nakes kelelahan setelah memberikan pelayanan pasien positif COVID-19 (IDN Times/Ervan)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah yang diolah pada 24 Juli 2021, Tito mengungkapkan bahwa realisasi anggaran insentif untuk nakes di Cirebon masih terbilang rendah di angka 16,73 persen.

"Menjadi catatan penting, insentif nakes, tolong ditingkatkan karena baru 16 persen lebih," kata Tito.

Diketahui pula Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memiliki alokasi anggaran insentif nakes sekitar Rp51,89 miliar.

Sedangkan, Kabupaten Indramayu sudah membayar insentif nakes untuk periode Mei, namun Tito mengatakan untuk Juni dan Juli Kabupaten Indramayu masih dalam proses penghitungan untuk disalurkan.

Di lain sisi, Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori didampingi Plh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro yang membeberkan salah satunya insentif nakes daerah (Inakesda) DI Yogyakarta juga mengatakan untuk mempercepat realisasi anggaran untuk kebutuhan penanganan pandemi.

2. Meningkatkan realisasi APBD

ilustrasi uang Rupiah (IDN Times/Shemi)

Realisasi insentif nakes juga mempengaruhi realisasi APBD. Pasalnya, Tito mengungkapkan berdasarkan data yang dihimpun dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 27 Juli 2021, realisasi belanja Pemkab Cirebon baru mencapai 30,28 persen, sementara realisasi pendapatannya baru 41,37 persen.

Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Indramayu, yang realisasi belanjanya masih berada pada angka 32,90 persen. Oleh karena itu, ia meminta agar realisasi APBD tersebut perlu ditingkatkan.

“(Saat ini realisasi belanjanya) baru 30-an persen. Supaya ada uang yang beredar di masyarakat, kalau bisa targetnya 40-50 persen, karena ini sudah masuk menjelang akhir Juli,” jelas Tito.

Bahkan, menurutnya memasuki bulan Agustus ini sebaiknya realisasi di atas 50 persen agar uang beredar di masyarakat akan memancing swasta, meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa tetap bertahan.

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Penyerapan belanja pemerintah daerah diminta oleh Tito untuk dimaksimalkan karena hal itu menurutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Selain itu, percepatan realisasi tersebut juga sebagai kebutuhan untuk penanganan pandemi COVID-19, sama halnya seperti yang diinstruksikan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

“Mohon realisasi seperti insentif tenaga kesehatan daerah, sesuai atensi dari Bapak Presiden untuk segera direalisasikan, juga untuk realisasi anggaran hasil refocusing penanganan dampak COVID-19," ujar Hudori.