Jakarta Siap Jadi Kota Sinema, Insentif Pajak dan Ekosistem Film Diperkuat
- Pemprov DKI Jakarta menyiapkan kebijakan menjadikan kota ini sebagai pusat industri sinema, termasuk insentif pajak hingga 50 persen untuk pertunjukan film nasional di bioskop.
- Pemerintah memperkuat ekosistem perfilman lewat peran Jakarta Film Commission, kemudahan izin syuting, kolaborasi lintas sektor, dan peluang investasi bagi talenta kreatif lokal maupun internasional.
- Industri film dipandang sebagai motor ekonomi kreatif dan pembentuk identitas kota, dengan potensi besar terlihat dari 122 juta penonton film Indonesia pada 2024, mayoritas menyukai film nasional.
Di ruang-ruang diskusi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku industri, percakapan tentang Jakarta mulai bergeser dari sekadar kota megapolitan menuju satu identitas baru: kota sinema. Bukan hanya tempat film diputar, tetapi juga ruang di mana cerita-cerita lahir, diproduksi, dan dipasarkan secara global.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan langkah konkret untuk mewujudkan visi tersebut melalui berbagai kebijakan.
1. Dari lokasi syuting ke pusat industri
Selama ini, Jakarta kerap hadir di layar lebar sebagai latar cerita. Jalanan padat, gedung-gedung tinggi, hingga sudut-sudut kota yang khas sering menjadi bagian dari adegan film Indonesia. Ke depan, peran itu ingin dinaikkan levelnya.
Melalui berbagai diskusi bersama pelaku industri, asosiasi produser, hingga pengelola bioskop, Pemprov DKI tengah merancang kebijakan yang dapat mendorong ekosistem perfilman tumbuh lebih kuat. Salah satunya adalah pemberian insentif berupa keringanan hingga pembebasan pajak daerah untuk sektor tertentu, termasuk perfilman.
Saat ini, bentuk dukungan tersebut sudah mulai terlihat, dengan adanya pengurangan pajak sebesar 50 persen untuk pertunjukan film nasional di bioskop. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat rantai industri dari produksi hingga distribusi.
2. Membangun ekosistem, bukan sekadar produksi
Ambisi Jakarta tidak berhenti pada angka produksi film. Lebih dari itu, pemerintah ingin membangun ekosistem perfilman yang utuh—dari proses kreatif, produksi, distribusi, hingga pengembangan talenta.
Salah satu instrumen yang didorong adalah penguatan peran Jakarta Film Commission, yang diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku industri. Mulai dari kemudahan perizinan syuting, kolaborasi lintas sektor, hingga peluang kerja sama dengan mitra internasional.
Jakarta juga membuka ruang lebih luas bagi investasi di sektor sinema dan pengembangan sumber daya manusia kreatif.
3. Film, ekonomi, dan identitas kota
Industri film menyimpan potensi ekonomi yang besar. Ia tidak hanya menghidupi aktor dan sutradara, tetapi juga kru produksi, penulis skenario, rumah produksi, hingga sektor pendukung lainnya.
Pemprov DKI melihat sektor ini sebagai bagian penting dari strategi ekonomi kreatif Jakarta, terutama dalam menyongsong usia 500 tahun kota. Film dipandang bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium yang membentuk identitas kota dan memperluas daya tarik Jakarta di mata dunia.
Data menunjukkan besarnya potensi tersebut. Pada 2024, jumlah penonton film di Indonesia mencapai sekitar 122 juta orang, dengan 85 persen di antaranya menonton film nasional. Angka ini menjadi sinyal kuat industri film Indonesia memiliki pasar yang terus tumbuh. (WEB)
