Jaksa Agung: Penyelesaian Pelanggaran HAM Itu PR Bersama

Prasetyo tidak setuju dengan anggapan bahwa tanggung jawab kasus pelanggaran HAM berat ada di Kejaksaan Agung. Dia menyebut jika pelanggaran HAM bukan hanya tugas dari Kejaksaan, melainkan tugas bersama.

"Ada Komnas HAM di sana. Tidak semata-mata Kejaksaan. Kami hanya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Kalau hasil penyelidikannya sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan penyidikan, sudah ada peradilan ad hoc-nya, ya jalan," kata Prasetyo di Gedung DPR RI, Selasa (5/6).

Prasetyo menyampaikan, kendala dari perkara pelanggaran HAM berat antara lain karena peristiwa yang sudah terjadi sangat lama. Sehingga, dalam mencari saksi-saksinya tidak akan mudah.

Bahkan, lanjutnya, kemungkinan saksi dan pelaku sudah meninggal dunia secara alami.

"Ini kasus 65, 66, sudah beberapa puluh tahun yang lalu itu. Mungkin yang dituduh pelakunya pun sudah gak ada semua. Sudah meninggal juga secara alamiah. Saksinya juga sama saja. Barang bukti lain juga seperti itu. Makanya kita lihat realitas gitu lah," ujar Prasetyo.

Lebih lanjut, Prasetyo mengaku jika Kejaksaan Agung tidak bermaksud untuk mengabaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat terdahulu. Namun, kendala perkara yang sudah lama, menjadi salah satu hambatannya.

"Bukan berarti kami mengabaikan kasus itu. Kami sungguh-sungguh. Kami bekerja keras bersama Komnas HAM. Berulang kali kami melakukan bedah kasus dengan mereka. Ya itu faktanya," jelas dia.