Kemenham Minta Kasus Penembakan 3 ASN di Jayawijaya Diusut-Pelaku Dihukum
- Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya meninggal setelah ditembak di Distrik Muliama.
- KemenHAM mengecam kejadian tersebut dan meminta pelaku diusut tuntas serta dihukum.
- Aparat masih menyelidiki kelompok yang terlibat, sementara KemenHAM meminta semua pihak menahan diri.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) RI mengecam penembakan tiga warga sipil yang merupakan ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketiganya tewas ditembak di Distrik Muliama, Jayawijaya, Rabu, 9 September 2026.
Kemenham menilai pembunuhan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan, dan mendesak pelaku diusut tuntas serta dihukum.
“Kemenham RI mengecam keras penembakan tiga warga sipil di Jayawijaya ini. Pembunuhan ini sangat keji, terhadap warga sipil yang sedang mencari penghidupan atau nafkah di Papua,” kata Jubir KemenHAM RI, Thomas Harming Suwarta, Kamis (10/9/2026).
1. Tiga ASN tewas ditembak di Jayawijaya
Tiga korban tewas dalam penembakan KKB di Papua Pegunungan. (Dok Istimewa) Tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan meninggal, setelah ditembak di Distrik Muliama. Penembakan tersebut diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat masih menyelidiki dan mendalami kelompok yang terlibat dalam peristiwa itu.
2. Kemenham tak bisa nilai narasi korban agen intelijen
Tiga korban tewas dalam penembakan KKB di Papua Pegunungan. (Dok Istimewa) Kemenham turut menanggapi narasi dari KKB yang menyebut para korban sebagai agen intelijen. Thomas mengatakan pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk menilai klaim tersebut. Namun, dia memastikan ketiga korban merupakan warga sipil yang sedang mencari penghidupan.
“Yang pasti mereka adalah warga sipil yang sedang mencari penghidupan di Papua. Pembunuhan terhadap warga sipil ini tidak bisa dibenarkan,” kata Thomas.
3. Konflik tak boleh korbankan warga sipil
Nona Wili Mbuik salah satu korban penembakan KKB yang bertugas di Pemkab Jayawijaya Papua Pegunungan. (Dok Istimewa) KemenHAM meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk situasi. Pemerintah juga mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum dengan tetap menjunjung prinsip HAM.
“Konflik ini tidak boleh mengorbankan warga sipil, serta meminta para pihak untuk sama-sama menahan diri,” katanya.
