DK PBB Kecam Houthi soal Serangan Rudal ke Wilayah Arab Saudi
- DK PBB mengecam keras serangan rudal dan drone Houthi ke selatan Arab Saudi pada 8 September 2026, yang melukai 73 warga sipil dan mengganggu kilang minyak Jazan.
- PBB memperingatkan Yaman kembali menuju perang skala penuh: Houthi merebut Mokha, pertempuran meluas, dan lebih dari 11.400 rumah tangga mengungsi sejak 3 September.
- Arab Saudi, GCC, AS, Inggris, Denmark, dan Pakistan mendesak pertanggungjawaban Houthi serta penghentian dukungan senjata; China menyerukan upaya perdamaian tanpa menyalahkan langsung.
Jakarta, IDN Times - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras serangan milisi Houthi ke wilayah Arab Saudi dalam sidang darurat di New York, Amerika Serikat, Kamis (10/9/2026). Pertemuan tersebut juga mencerminkan solidaritas yang hampir bulat kepada Riyadh, seiring peringatan dari negara-negara anggota bahwa Yaman berisiko terseret kembali ke dalam perang skala penuh untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata 2022.
Pertemuan darurat tersebut digelar atas permintaan Bahrain dan Inggris setelah milisi Houthi meluncurkan serangan rudal serta pesawat tanpa awak pada 8 September 2026. Serangan yang menyasar sejumlah target di kawasan selatan Arab Saudi tersebut melukai 73 warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
1. Dampak serangan dan eskalasi konflik di Yaman
ilustrasi konflik militer (pexels.com/Pixabay) Serangan milisi Houthi pada 8 September 2026 menyasar sejumlah target di selatan Arab Saudi, termasuk pangkalan udara militer dan fasilitas energi. Sementara itu, Saudi Gazette menyebut serangan ke fasilitas sipil dan ekonomi di Abha, Khamis Mushait, Jazan, serta Najran.
Dilansir Arab News, rentetan serangan rudal dan pesawat tanpa awak tersebut melukai 73 orang, termasuk perempuan dan anak-anak. Insiden itu juga memicu kebakaran yang sempat mengganggu operasional kilang minyak utama di Jazan.
Utusan Khusus PBB untuk Yaman Hans Grundberg memperingatkan bahwa ancaman kembalinya konflik berskala penuh kini telah menjadi kenyataan pahit. Milisi Houthi dilaporkan telah merebut kota pelabuhan Mokha sehingga menempatkan kehadiran mereka di pesisir selat vital perdagangan dunia.
Pertempuran darat juga meluas ke Marib, Al-Jawf, dan Al-Baida. Warga sipil dilaporkan tewas di Taiz, Hodeidah, Al-Baida, dan Al-Jawf, sementara penembakan di lokasi pengungsian di Marib menewaskan anak-anak dan menghancurkan tempat penampungan.
Grundberg mengungkapkan lebih dari 11.400 rumah tangga telah mengungsi di Yaman sejak 3 September 2026, dengan sebagian besar berasal dari Taiz. Dia menegaskan bahwa lonjakan kekerasan tersebut berisiko "menyeret negara tersebut ke dalam konfrontasi regional yang lebih luas dan belum terselesaikan, dengan dampak global".
2. Desakan Arab Saudi dan dukungan koalisi Teluk
bendera negara Arab Saudi (pexels.com/aboodi vesakaran) Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB Duta Besar Abdulaziz Al-Wasil menyerukan agar Dewan Keamanan mengambil sikap yang jelas dan tegas terhadap serangan Houthi. Dikutip dari Saudi Gazette, Al-Wasil menyatakan eskalasi itu mengancam keamanan, warga negara, dan aset nasional Arab Saudi sekaligus rute pelayaran dan perdagangan internasional di Laut Merah serta Selat Bab Al-Mandab.
Dia juga menuntut penghentian segala bentuk dukungan yang memungkinkan kelompok tersebut terus melancarkan serangan. Al-Wasil menegaskan kembali hak sah Arab Saudi untuk membela diri serta melindungi keamanan, kedaulatan, warga negara, penduduk, dan aset nasionalnya sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
Selain itu, Riyadh tetap berkomitmen mendukung kesatuan, kedaulatan, kemerdekaan, dan keutuhan wilayah Yaman serta mendorong solusi politik komprehensif dan berkelanjutan yang dipimpin oleh rakyat Yaman sendiri.
Mewakili Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), utusan Bahrain untuk PBB Jamal Fares Alrowaiei mengecam keras aksi penargetan warga sipil dan fasilitas tersebut. Alrowaiei menegaskan negara anggota GCC memandang keamanan Arab Saudi sebagai bagian tak terpisahkan dari keamanan mereka sendiri. Blok GCC juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku dan pihak pendukungnya.
3. Sikap Amerika Serikat hingga respons anggota dewan
Pertemuan Dewan Keamanan PBB, New York, 2023 (U.S. Department of State from United States, Public Domain, via Wikimedia Commons) Koordinator Politik Misi Amerika Serikat untuk PBB Jen Neidhart menilai serangan Houthi sebagai bentuk pengabaian terhadap kedaulatan Arab Saudi dan keselamatan warga sipil. Neidhart menuduh Houthi bertindak sebagai alat Iran serta merusak infrastruktur pelabuhan di Mokha. Dia menegaskan posisi Washington dalam pertemuan darurat tersebut, "Dewan Keamanan harus berbicara dengan satu suara".
Deputi Perwakilan Tetap Inggris untuk PBB Kate Foster menyatakan milisi Houthi memikul tanggung jawab penuh atas timbulnya krisis ini. Foster menyoroti lebih dari 22 juta warga Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan dan lebih dari 18 juta menghadapi kerawanan pangan akut, seraya mendesak Iran menghentikan pasokan senjata.
Deputi Perwakilan Tetap Denmark Sandra Jensen Landi juga mengecam serangan tersebut dan meminta Teheran menghentikan provokasi melalui kelompok proksi. Ia juga mendesak Houthi menghentikan semua serangan di Yaman dan terhadap pelayaran internasional.
Utusan Pakistan Asim Iftikhar Ahmad mengutuk serangan terhadap sasaran sipil dan ekonomi di Abha, Jazan, dan Najran sebagai "pelanggaran mencolok" terhadap kedaulatan Arab Saudi, serta menyatakan solidaritas penuh atas hak pertahanan diri Arab Saudi.
Sementara itu, Perwakilan China Fu Cong menyatakan keprihatinan atas eskalasi tajam serta korban sipil dan kerusakan infrastruktur. Ia menilai situasi telah mencapai titik kritis dan menyerukan intensifikasi upaya perdamaian internasional, tanpa menyalahkan Houthi secara langsung. Ia juga mengecam "semua serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil dan target nonmiliter".
