Janji Revisi, Cak Imin Tak Mau Buat UU Sim Salabim

19 Dec 2023, 07:24 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar ketika berdialog dengan buruh di Tambun, Bekasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Jakarta, IDN Times - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1, Muhaimin Iskandar, berjanji bakal merevisi semua undang-undang (UU) yang dibuat secara kilat dan minim partisipasi publik jika menang pemilu.

Undang-undang yang bakal direvisi tersebut termasuk Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal, parpol yang dipimpin oleh Muhaimin termasuk salah satu pendukung Omnibus Law Cipta Kerja disahkan di parlemen pada 2022 lalu. Undang-undang ini dianggap merugikan buruh lantaran membuat posisinya lebih rentan ditindas para pengusaha.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut, undang-undang yang dibuat secara kilat dengan istilah 'UU bim salabim.'

"Kita tidak akan lagi mau bikin undang-undang bim salabim. Setuju? Tahu gak arti UU bim salabim? Gak ada hujan gak ada angin malah disahkan," ujar Cak Imin di Bekasi, Senin (18/12/2023).

"Itu adalah UU horor karena dibikinnya malam Jumat ketika kalian pada tidur. Nah, nanti Insyaallah kalau AMIN menang tidak ada lagi UU malam Jumat horor. Undang-undang harus dibuat di siang bolong dan semua terlibat di dalamnya. Ini yang disebut demokrasi," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu.

Ia mengatakan, dengan melibatkan partisipasi publik, diyakini tidak akan memicu aksi demonstrasi.

"Semua ikut terlibat (dalam pembuatan UU). Itu yang dimaksud perubahan," katanya.

Selain UU Omnibus Law Cipta Kerja, ada pula revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga dilakukan dalam waktu kurang satu bulan. Meski banjir penolakan tetapi undang-undang tersebut tetap disahkan.

1. Pembicaraan kenaikan UMP dijanjikan bakal dibahas dengan libatkan tiga pihak

Calon wakil presiden nomor urut 01, Muhaimin Iskandar ketika berdialog dengan buruh pada Senin, 18 Desember 2023 di Bekasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Cak Imin juga menjanjikan agar tuntutan buruh dibicarakan tiga pihak. Pemerintah akan memposisikan diri sebagai fasilitator.

Salah satu yang gencar dituntut oleh buruh yakni kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Mereka menginginkan adanya kenaikan hingga 15 persen pada 2024. Sementara, sering kali di mata para pengusaha tuntutan kenaikan upah itu dianggap membebani.

"Tidak ada jalan lain kecuali duduk bersama tripartit. Berdasarkan pengalaman saya menjadi Menteri Tenaga Kerja dulu, sekeras apapun perbedaannya, sekuat apapun saling menekannya, tapi kalau duduk bersama dan tidak dipaksakan, melalui dua pihak atau tiga pihak, insyaallah, titik temunya ada. Maunya pengusaha sekian, maunya buruh sekian, dijembatani oleh pemerintah," kata dia.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada kepala daerah agar melibatkan pihak-pihak yang terdampak ketika membahas isu upah minimum.

"Karena kalau tolak ukur (kenaikannya) inflasi, tentu itu akan sangat subyektif. Berbeda dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang," tutur dia.

2. Cak Imin bakal batasi kehadiran TKA di Tanah Air

Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar ketika berdialog dengan buruh di Tambun, Bekasi. (IDN Times/Santi Dewi)

Saat dialog dengan buruh itu, Cak Imin juga janji bakal memprioritaskan lapangan kerja yang ada di Tanah Air untuk tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing (TKA) bakal dibatasi kehadirannya.

"Kita tidak kompromi lagi, tenaga yang masih tersedia di Tanah Air (bakal diprioritaskan), kita tolak tenaga kerja asing. Investasi boleh ke Tanah Air kita, tapi tenaga kerja yang tidak tersedia di sini baru boleh dibawa ke Indonesia," ujar Cak Imin yang disambut tepuk tangan meriah.

"Tapi, kalau tenaga yang ada di sini masih ada, maka syarat mutlak untuk investasi menggunakan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, tenaga kerja yang ada di lokasi, itu juga harus ada perhatian. Dengan adanya investasi manufaktur maka akan banyak (tenaga kerja) yang direkrut," kata dia lagi.

3. Cak Imin janjikan tunjangan bagi ibu hamil, diambil dari anggaran stunting

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar ketika berkampanye di Bekasi pada 18 Desember 2023. (IDN Times/Santi Dewi)

Janji lain yang diucapkan Cak Imin di hadapan para buruh yaitu adanya tunjangan bagi ibu-ibu hamil. Menurut Cak Imin, untuk mengurangi stunting dimulai sejak proses kehamilan. Tunjangan gizi bagi ibu hamil itu akan mengambil anggaran senilai Rp40 triliun untuk penanganan stunting.

"Kenapa Rp40 triliun tidak disebar dulu sejak hamil, justru setelah melahirkan baru disebar (anggarannya)? Itu namanya terlambat! Itu tugas negara," ujar Cak Imin.

"Perempuan yang mau hamil harus mendapatkan perhatian negara agar lahir anak-anak yang sehat. Nanti pemerintah bakal menyebar kebutuhan gizi bagi ibu hamil yang didistribusikan melalui desa, PKK hingga posyandu," katanya.

Menurut dia, negara mulai bertanggung jawab terhadap kesehatan ibu hamil sejak ia dinyatakan positif mengandung.

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.