Jakarta, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memetakan 22 indikator Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya gangguan saat pemungutan suara.
Menurut Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dari hasil pemetaan mereka terdapat tujuh indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi. Sisanya, 14 indikator yang banyak terjadi, dan satu indikator yang tidak banyak terjadi tetapi harus tetap diantisipasi.
Rahmat berujar, pemetaan kerawanan ini dilakukan terhadap tujuh variabel, yang diambil dari sedikitnya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi. Pengambilan data TPS rawan ini dilakukan pada tanggal 3 sampai 8 Februari 2024.
"Pemetaan kerawanan dilakukan terhadap tujuh variabel dan 22 indikator. Diambil sedikitnya 36.136 kelurahan/desa di 33 provinsi kecuali DOB (Daerah Otonomi Baru), Papua, dan Maluku Utara yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya," ujar Rahmat.
Untuk tujuh indikator yang paling banyak terjadi, yang terbanyak adalah terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, terjadi di 125.224 TPS. Diikuti oleh adanya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di 119.796 TPS.
"Ketiga, terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, keempat terdapat kendala jaringan internet di TPS. Kelima TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu," ujar Rahmat.
"Keenam, terdapat potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK), lalu ketujuh, TPS berada di wilayah rawan bencana," tambahnya.
Rahmat berujar, untuk mengantisipasi TPS rawan di Pemilu 2024 nanti, Bawaslu bakal melakukan beberapa strategi pencegahan, seperti melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, serta koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait.
"Selain itu, kami juga akan melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, serta kolaborasi dengan pemantau Pemilu dan pengawas partisipatif. Kami juga akan menyediakan posko pengaduan bagi masyarakat," ujar Rahmat.
Lebih lanjut, Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilu 2024 di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.