Dasco Respons Kritik Negara Tetangga yang Ikut Terdampak Karhutla
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pemerintah mencermati kritik Malaysia dan Singapura soal karhutla, dengan fokus melindungi warga, pencegahan, penegakan hukum, pemulihan lingkungan, serta tanggung jawab pelaku usaha.
- Dasco mendorong parlemen Asia Tenggara mempererat dialog berkelanjutan untuk mencari solusi bersama, sambil menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan kesiapan Indonesia bekerja sama tanpa menjadi perpanjangan kepentingan negara lain.
- Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satgas bersama untuk menindak perusahaan terkait karhutla melalui pertukaran informasi, intelijen keuangan, pengumpulan bukti lintas negara, serta penelusuran aliran dana menuju proses hukum.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad merespons kritik yang disampaikan oleh sejumlah negara tetangga yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Dasco mengeklaim pemerintah mendengar kritik, perhatian dan rekomendasi yang disampaikan oleh Malaysia dan Singapura. Kritik yang disampaikan oleh anggota parlemen dari Malaysia turut dicermati oleh pemerintah.
"Kita harus menghargainya tanpa harus menerima setiap penilaian. Yang paling penting yakni melindungi warga terdampak, memperkuat pencegahan dan penegakan hukum. Selain itu, kita juga fokus untuk memulihkan lingkungan dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha, termasuk yang memiliki rantai kegiatan lintas negara," ungkap Dasco ketika memberikan pernyataan bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Golkar itu menggarisbawahi kritik tak perlu dibalas dengan ketersinggungan. "Kritik perlu dijawab dengan kerja yang dapat diuji," tutur dia.
Ia mendorong agar parlemen di negara-negara Asia Tenggara duduk lebih erat. Pertemuan, kata Dasco, tidak bisa terjadi hanya ketika terjadi krisis.
1. Dasco dorong negara tetangga di Asia Tenggara mencari jalan keluar bersama
Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Luar (Menlu) Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026) (Youtube.com/Sekretariat Presiden) Lebih lanjut, kata Dasco, Indonesia tidak bisa memilih negara untuk jadi tetangga. Namun, Indonesia bisa memilih cara menunjukkan sikap bertetangga.
"Kita juga bisa menunjukkan saling menghormati, berbicara terus terang dan mencari jalan keluar bersama," katanya.
Ia juga menggaris bawahi Indonesia tetap teguh pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia, kata Dasco, tidak ingin menjadi perpanjangan tangan kepentingan negara manapun. Namun, Indonesia tidak menutup pintu untuk bekerja sama.
"Sedangkan, dalam pertahanan, Indonesia menerapkan sikap defensif aktif. Berarti waspada, mampu mencegah ancaman dan berinisiatif secara terukur tanpa mencari permusuhan," tutur dia.
2. RI-Singapura sepakat bentuk satgas karhutla
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan (kiri) dan Menlu Arrmanatha Nasir (kanan) dalam pertemuan bilateral RI-Singapura. (IDN Times/Marcheilla Ariesta) Sementara, Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan mengunjungi Indonesia pada Selasa, 27 Oktober 2026. Dalam pembicaraan dengan Menlu Arrmanatha Nasir, Indonesia dan Singapura sepakat membentuk satuan tugas bersama (joint task force) untuk memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Arrmanatha mengatakan kedua negara tidak segan membawa siapa pun yang bertanggung jawab atas karhutla ke ranah pengadilan atau meja hijau.
"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Singapura dan pihak lainnya demi membawa mereka yang bertanggung jawab ke meja hijau," ungkap Arrmanatha di kantor Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta Pusat.
Satgas tersebut akan memperkuat pertukaran informasi, intelijen keuangan, hingga pengumpulan bukti lintas negara untuk menelusuri keterlibatan perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Kerja sama tersebut juga akan diarahkan untuk menelusuri aliran dana perusahaan yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan.
3. RI-Singapura bakal menelusuri aliran dana perusahaan yang terlibat karhutla
Kepala BNPB Kristomei Sianturi saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok. BNPB) Menurut Tata, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan tersebut.
"Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini," ungkap Arrmanatha.
Diplomat senior yang akrab disapa Tata itu mengatakan, Singapura telah menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Indonesia menyambut baik tawaran tersebut sebagai peluang untuk memperkuat penegakan hukum lintas negara.
Ia menegaskan, Indonesia berkomitmen bekerja sama dengan Singapura dan pihak lainnya untuk membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke proses hukum.
"Harapan kami, kerja sama ini dapat memperkuat pertanggungjawaban korporasi. Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita," tutur dia.
