Kolaborasi Satgas PRR Wujudkan Negara Hadir di Sumatra

Tito mengatakan, rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 2026, 2027, dan 2028. Total anggaran yang disiapkan untuk mendukung 11.520 kegiatan dalam periode tersebut mencapai Rp100,1 triliun.

“Dari hasil penilaian dari kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas turun ke lapangan, dibuatkanlah rencana induk yang intinya adalah dibagi dalam tiga tahapan, 2026, 2027 dan 2028,” kata Tito.

Ia merinci alokasi anggaran sebesar Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.

Pelaksanaan program melibatkan 23 kementerian dan lembaga utama serta 10 kementerian dan lembaga pendukung. Dengan demikian, terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PRR.

Program pemulihan mencakup berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, rumah ibadah, hunian masyarakat, hingga sektor ekonomi produktif.

Selain menyusun rencana dan mengalokasikan anggaran, pemerintah perlu memastikan seluruh program berjalan sesuai target. Tito meminta dukungan Sugiono untuk mendorong kementerian dan lembaga mempercepat penyelesaian kegiatan yang telah memiliki alokasi dana dan perencanaan jelas.

“Kami berharap dengan segala hormat dengan Bapak Menko berkenan pada saat rapat dengan kementerian/lembaga, kami mohon kiranya dapat adanya dorongan kepada kementerian/lembaga yang sudah terselesaikan dananya, dan sudah jelas kegiatannya, bisa menyelesaikan tepat waktu sebelum akhir tahun (2026),” kata Tito.

Koordinasi lintas sektor juga diperlukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan prioritas penanganan di wilayah terdampak.

Sementara itu, Sugiono menegaskan pentingnya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar proses pemulihan berjalan cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan.

“Selaku Ketua Pengarah Satgas, saya ingin kembali menggarisbawahi pentingnya kerja bersama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan,” kata Sugiono.

Ia juga menekankan perlunya penyampaian informasi mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi secara jelas kepada masyarakat. Langkah tersebut diharapkan membantu publik memahami upaya pemerintah sekaligus mengurangi risiko disinformasi dan misinformasi.

Pemulihan pascabencana tidak hanya bertujuan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga mengurangi risiko bencana pada masa mendatang. Karena itu, pembangunan kembali perlu mempertimbangkan kondisi geografis, perubahan iklim, dan pola curah hujan di wilayah terdampak.

Sugiono secara khusus menyoroti sedimentasi sungai yang berpotensi meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi. Ia meminta normalisasi daerah aliran sungai menjadi salah satu prioritas mitigasi yang dikoordinasikan bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah.

“Sebagaimana telah diamanatkan oleh Bapak Presiden, upaya mitigasi harus dilakukan. Namun, dalam kondisi saat ini, prioritas kita adalah mempercepat normalisasi daerah aliran sungai yang mengalami sedimentasi, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia,” ujarnya.

Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Satgas PRR mendorong pemulihan yang tidak hanya mengembalikan layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur serta kesiapan wilayah dalam menghadapi risiko bencana berikutnya. (WEB)