Jelang Tahun Baru, KPK 'Libur' dari Pemeriksaan Saksi dan Tersangka

30 Des 2019, 14:30 WIB

Ilustrasi gedung KPK. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Jakarta, IDN Times - Ada yang berbeda di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (30/12). Area di gedung komisi antirasuah terlihat lebih sepi dari biasanya. Tak ada lagi kertas yang memaparkan pemeriksaan tersangka dan saksi.

Rupanya aktivitas pemeriksaan saksi dan tersangka juga diliburkan. Hal itu juga akan terjadi pada Selasa (31/12).

"Kebetulan hari ini dan juga mungkin besok, itu tidak ada pemeriksaan untuk penyidikan," kata Plt juru bicara baru KPK, Ali Fikri di gedung Merah Putih, Jakarta Selatan pada hari ini.

Ketika ditanyakan alasannya, Fikri tak menjelaskannya. Menurut informasi yang diperoleh IDN Times, hal semacam ini baru kali pertama terjadi sejak tahun 2005 lalu.

Bahkan, bila dibandingkan tahun lalu, komisi antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Desember 2018 di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, Ali menjelaskan pemeriksaan yang sifatnya berkaitan dengan perpanjangan penahanan tersangka atau pelimpahan perkara, dikatakan pria yang berprofesi sebagai jaksa itu kemungkinan masih ada.

"Untuk hari ini dan besok saja. Tapi, setelah itu akan kami umumkan lagi," tutur dia lagi.

Ali merupakan jubir sementara yang ditunjuk oleh Ketua KPK, Firli Bahuri untuk menggantikan Febri Diansyah yang fokus menjadi Kepala Biro Humas. Fikri berkewajiban memberikan informasi kepada publik berkaitan penindakan. Sedangkan, Ipi Maryati memberikan informasi terkait pencegahan.

Apakah ini berarti kegiatan persidangan juga libur?

1. Kegiatan persidangan masih terus berjalan hingga hari Selasa esok

(Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Sementara, Ali sempat membagikan informasi mengenai kegiatan persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari ini. Ada tiga persidangan yang digelar di Jakarta, yakni Emirsyah Satar (kasus suap Garuda) dengan agenda pembacaan dakwaan, Pieko Nyoto Setiadi (kasus suap PTPN III) membaca dakwaan dan Mujib Mustofa (dugaan suap Perindo), pemeriksaan saksi.

Pada Selasa esok, salah satu sidang yang akan digelar yakni I Nyoman Dhamantra (kasus suap bawang putih) dengan agenda pembacaan dakwaan.

2. Firli mengajak media untuk makan siang bersama dalam rangka HUT KPK

(Ketua KPK Komjen (Pol) Firli Bahuri) ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Sementara, jelang pergantian tahun, Ketua KPK, Firli Bahuri mengajak media untuk makan bersama. Sebelumnya, Firli sudah memberikan pengumuman akan mengajak media makan nasi goreng dan ia akan memasaknya sendiri.

Namun, acara makan bersama hari ini dilakukan dalam rangka HUT ke-16 KPK. Firli terlihat berusaha ingin menjalin relasi yang lebih baik dengan media yang ada di KPK lantaran selama proses seleksi calon pimpinan ia banyak diserang terkait kasus pelanggaran kode etik. Selain dihadiri pimpinan dan pejabat struktural, acara tersebut turut diikuti satu anggota dewan pengawas yakni Syamsuddin Haris.

Dalam kesempatan itu, Firli turut membantah penerbitan Peraturan Presiden mengenai organisasi KPK merupakan bukti nyata presiden ingin mengintervensi penanganan kasus korupsi di KPK.

"Saya katakan presiden tidak intervensi dengan kinerja KPK termasuk dengan kami dengan dewas, presiden tidak pernah intervensi penegakan hukum di KPK," tutur mantan Kapolda Sumatera Selatan itu.

3. Pesan Firli di HUT ke-16 KPK: ingin berantas korupsi tanpa membuat kegaduhan

Ketua KPK Firli Bahuri (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Sementara, melalui keterangan tertulisnya, Firli mengatakan pekerjaan rumah lainnya yang coba dituntaskan di bawah kepemimpinannya yakni ingin membangun sinergi dengan penegak hukum yang lain. Tujuannya agar pemberantasan korupsi berhasil dan berdaya guna.

"Hal itu sesuai dengan tujuan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi," kata Firli pada Minggu kemarin.

Selain itu, ia juga tak ingin upaya pemberantasan korupsi tersebut menyebabkan kegaduhan. Ia mengibaratkan upaya pemberantasan korupsi itu seperti kapal besar yang tengah mengarungi samudera.

"Kapal besar itu adalah kapal NKRI. Untuk KPK harus dapat memastikan dia bisa selamat sampai tujuan. Maka dari itu semua penumpang harus dapat mengambil dan memainkan peranannya ssuai dengan tugas pokok serta fungsi masing-masing,"tutur dia lagi.