Jokowi: Jika UU ITE Tak Beri Keadilan, Saya Minta DPR Revisi
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo merasa masyarakat saat ini saling melapor satu sama lain dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi juga merasa proses hukum yang berlangsung tak memberikan rasa adil.
Oleh karena itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut apabila UU ITE tak bisa memberi rasa adil, maka ia akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi UU tersebut.
"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini. UU ITE ini. Karena di sinilah hulunya. Hulunya ada di sini. Revisi," ucap Jokowi dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri, yang ditayangkan di channel YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/2/2021).
1. Jokowi katakan ada rasa tidak adil dalam proses hukum terkait UU ITE
Jokowi menuturkan belakangan ini semakin banyak masyarakat yang saling melaporkan terkait UU ITE. Menurutnya, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.
"Tetapi memang pelapor itu ada rujukan hukumnya. Ini repotnya di sini. Antara lain UU ITE," tutur Jokowi.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku paham soal semangat di dalam UU ITE guna menjaga ruang digital di Indonesia supaya bersih dan sehat. Namun, ia tak ingin justru UU tersebut menimbulkan ketidakadilan.
"Tetapi, implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," ucap Jokowi.
2. Jokowi minta Polri lebih selektif soal laporan UU ITE
Mengenai laporan-laporan masyarakat yang menggunakan UU ITE, mantan Wali Kota Solo ini meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit agar memerintahkan jajarannya untuk lebih selektif dalam menerima laporan terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebab, ia merasa akhir-akhir sangat banyak laporan mengenai UU ITE tersebut.
"Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif, sekali lagi lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE," kata Jokowi.
3. Jokowi ingin TNI-Polri jadi organisasi yang transparan
Selanjutnya, Jokowi juga meminta agar TNI-Polri menjadi institusi yang semakin profesional dan bekerja secara sinergis. Ia ingin TNI-Polri menjadi organisasi modern dengan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel, dan bebas dari tindak pidana korupsi.
"Teguh kepada Pancasila, manfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan bekerjalah, sekali lagi, secara sinergis untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara. Profesionalitas dan sinergitas antara TNI-Polri akan menjadi penjaga kekuatan dan inovasi bangsa menuju Indonesia maju," ungkap Jokowi.
