Jakarta, IDN Times - Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, untuk merevisi usia masa pensiun prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara.
Hal itu disampaikan Jokowi usai memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (29/1).
Jokowi mengatakan usia masa pensiun prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara diperpanjang dari 53 tahun menjadi 58 tahun.
"Kemudian saya juga sudah memerintahkan kepada Menkumham dan juga panglima TNI untuk merevisi pensiun Tamtama dan Bintara, yang sebelumnya 53 ke 58. Tapi ini merevisi UU," kata Presiden di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).
Masa pensiun Tamtama dan Bintara diatur dalam Pasal 71 huruf b Bab X tentang Ketentuan Peralihan UU TNI. Pasal tersebut berbunyi, "Bintara dan Tamtama yang tepat berusia atau belum genap 48 tahun, baginya diberlakukan masa dinas keprajuritan sampai dengan usia paling tinggi 53 tahun."
Alasannya, kata Jokowi, pada usia 53 tahun adalah usia produktif bagi prajurit TNI. Sehingga untuk menyamakan dengan Polri yang usia pensiunnya 58 tahun, prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara juga usia masa pensiunnya diperpanjang menjadi 58 tahun.
"Kalau umur 53 itu masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya. Polri kan 58. Ya itu saja," ungkap Jokowi.
Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerangkan usia 53 tahun memang masih segar dan muda untuk menjadi pensiunan. Nantinya, prajurit TNI pada usia 53 tahun akan digunakan untuk kegiatan lain seperti menjadi staf.
"Contoh di Angkatan Laut, semakin dewasa semakin paham permasalahan mesin di kapal. Bagaimana sistem radar, di Angkatan Udara, sistem engine semakin paham dan matang. Ini yang kami harap tetap dinas di TNI," kata Hadi pada kesempatan yang sama.
"Dari pasukan juga bisa dimasukkan ke teritorial, contoh di pesisir jadi tentara pembina pesisir, dan lain-lain," Hadi menambahkan.