Jepang Protes Peta Dunia Baru PBB, Ada Apa?
- Jepang meminta PBB mengoreksi peta Equal Earth karena Kepulauan Kuril digambarkan seperti wilayah Rusia, dinilai bertentangan dengan klaim Tokyo atas Wilayah Utara.
- Sengketa Kuril kembali memanas setelah kunjungan Vladimir Putin; Jepang memprotes, sementara Rusia menolak klaim Tokyo dan menyebutnya tanpa dasar hukum.
- Peta yang diadopsi 164 negara itu juga dipersoalkan Ukraina dan India terkait penggambaran Krimea serta Jammu-Kashmir, sementara AS menolak adopsinya.
Jakarta, IDN Times – Pemerintah Jepang memprotes peta dunia Equal Earth yang diadopsi oleh PBB karena menampilkan Kepulauan Kuril dengan warna yang sama seperti wilayah Rusia. Tokyo menilai penggambaran tersebut dapat menimbulkan persepsi keliru mengenai status wilayah yang masih menjadi sengketa antara Jepang dan Rusia.
Pemerintah Jepang pada Kamis (10/9/2026) telah meminta PBB melakukan koreksi terhadap peta yang diadopsi tersebut. Dalam peta itu, Kepulauan Kuril juga dilengkapi dengan keterangan bahwa wilayah tersebut secara efektif berada di bawah kendali Moskow, dilansir The Japan Times.
Negeri Sakura itu menyebut Kepulauan Kuril sebagai Wilayah Utara dan mempertahankan klaim bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari teritori Jepang. Kepala Sekretaris Kabinet Tokyo, Minoru Kihara, mengatakan penggambaran dalam peta baru bertentangan dengan posisi pemerintah Jepang.
1. Hubungan Jepang-Rusia memanas usai kunjungan Putin
Presiden Rusia, Vladimir Putin. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Hubungan Jepang dan Rusia kembali memanas setelah Presiden Rusia, Vladimir Putin, melakukan kunjungan ke Kepulauan Kuril untuk pertama kalinya pada bulan lalu. Tokyo telah memanggil duta besar Moskow sebagai bentuk protes.
Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, mengatakan kunjungan Putin telah menyinggung perasaan masyarakat Negeri Sakura. Takaichi juga menegaskan bahwa Kepulauan Kuril merupakan bagian dari wilayah negaranya secara historis maupun berdasarkan hukum internasional.
Namun demikian, Moskow menolak klaim Jepang. Pihaknya menyebut pernyataan Tokyo sebagai tindakan yang tidak pantas secara politik, menghina, serta tidak memiliki dasar hukum, dikutip dari The Guardian.
Sengketa Kepulauan Kuril sendiri telah menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan Tokyo dan Moskow selama puluhan tahun. Penggunaan nama dan penggambaran wilayah tersebut dalam dokumen atau peta internasional pun memiliki sensitivitas politik bagi kedua negara.
2. Peta baru PBB memperbesar benua Afrika
ilustrasi peta negara-negara Afrika (pexels.com/Lara Jameson) Peta Equal Earth juga menuai perhatian karena menampilkan benua Afrika dengan ukuran yang lebih besar, sementara Amerika Utara dan Eropa terlihat lebih kecil dibandingkan penggambaran pada peta tradisional. PBB mengklaim peta baru itu bertujuan menghadirkan representasi yang lebih akurat mengenai daratan kontinental.
Majelis Umum PBB mengadopsi peta Equal Earth pada Jumat dengan persetujuan dari 164 negara, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu, Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang menolak pengadopsian peta baru tersebut.
Perubahan visual dalam peta baru tersebut juga telah menimbulkan kontroversi. Sejumlah negara, seperti Ukraina dan Jepang menilai penggambaran wilayah mereka tidak sesuai dengan posisi masing-masing pihaknya.
3. Ukraina dan India soroti penggambaran wilayah di peta baru PBB
Kantor PBB di Jenewa. (commons.wikimedia.org/John Samuel) Ukraina memilih abstain dalam pemungutan suara PBB setelah peta Equal Earth menampilkan Krimea yang dianeksasi Rusia dengan warna berbeda dari wilayah Ukraina lainnya. Kiev menilai penggambaran tersebut dapat membuka kotak pandora karena dianggap berpotensi bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional.
Sementara itu, India juga menyatakan bahwa penggambaran yang tidak akurat atau menyesatkan tidak dapat diterima. Pernyataan itu muncul usai peta menampilkan garis kendali yang memisahkan wilayah India dan Pakistan di Jammu dan Kashmir dengan garis putus-putus terpisah.
Mengutip The Independent, peta baru PBB juga menyertakan keterangan bahwa status final Jammu dan Kashmir belum disepakati India dan Pakistan. New Delhi menggambarkan wilayah tersebut sebagai bagian dari teritorinya.
