Jokowi Nilai PPKM Tak Efektif, Ini Strategi Baru Satgas COVID-19

02 Feb 2021, 20:35 WIB

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo menilai pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif menekan angka penularan COVID-19. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional, Wiku Adisasmito, mengungkapkan pihaknya sedang mengembangkan pos komando di daerah sebagai strategi baru.

“Pos komando akan tersebar secara nasional di tingkat desa dan kelurahan yang dipimpin kepala desa atau lurah dan posko ini beranggotakan satgas dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri tokoh masyarakat, tokoh agama dan pihak lain,” kata Wiku dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).

1. Satgas bentuk posko pemantauan di tingkat RT dan RW

Ilustrasi tim Monitoring Peningkatan Disiplin Protokol Kesehatan Medan Binjai Deli Serdang (Mebidang) memberikan sanksi kepada warga yang tidak memakai masker saat berlangsungnya razia masker di kawasan Kecamatan Marelan, Kota Medan, Sabtu (19/9/2020) malam. (Humas Sumut/Fahmi Aulia)

Wiku menjelaskan fungsi prioritas posko ini untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan, sekaligus menjadi pusat informasi dan menguatkan pelaksanaan 3 T, yakni pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) di tingkat RT dan RW.

"Dengan kebijakan seperti ini, diharapkan penularan COVID-19 hingga tingkat terkecil juga dapat dikendalikan bersama-sama oleh masyarakat,” ujar Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini.

2. Posko dibentuk untuk melakukan pemantauan hingga ke lingkungan terkecil

Kecamatan Medan Tuntungan lakukan Tracing kepada pedagang dan warga sekitar Pasar Melati Medan (IDN Times/Indah Permata Sari)

Dia menuturkan klaster keluarga masih menjadi sumber penularan COVID-19 tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, lanjut Wiku, sangat penting bagi Satgas membentuk posko di lingkungan masyarakat, sekaligus melakukan pemantauan kepada warga yang sedang menjalani isloasi mandiri, sebagai bentuk prefentif penularan virus tersebut.

“Posko ini diharapkan dapat menjadi mitigasi dari kondisi yang kita alami di beberapa daerah, yaitu bencana alam seperti banjir dan gempabumi. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara seluruh elemen masyarakat untuk menghadapi beban ganda yang kita alami bersama,” tuturnya.

3. Jokowi: PPKM Jawa-Bali tidak efektif menekan penularan COVID-19

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sebelumnya Presiden Jokowi meminta evaluasi atas kebijakan PPKM yang dinilai tidak lagi efektif menekan penyebaran virus corona di Pulau Jawa dan Bali.

"Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11-25 Januari apa adanya. Kebijakan ini tidak efektif," kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah akun Sekretariat Presiden di YouTube, Minggu, 31 Januari 2021.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, esensi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemik saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan COVID-19.

"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

Tidak hanya itu, Jokowi juga sebut gara-gara PPKM ekonomi menurun sedangkan angka COVID-19 pun malah terus meroket.

“Ada PPKM ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa asal COVID-nya turun, tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, hingga saat ini belum ada formula yang terbukti tepat dan efektif untuk menurunkan angka penyebaran COVID-19. “Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," tambah Jokowi.