Jokowi Tak Buru-Buru Teken Keppres Pemindahan Ibu Kota: Lihat Situasi
- Jokowi belum tandatangani Keppres pemindahan ibu kota ke IKN, menunggu situasi lapangan dan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI.
- Jokowi masih menunggu air dan listrik mengalir di Istana Negara sebelum pindah ke IKN.
- Kantor kepresidenan di IKN akan ditempati pada Juli 2024, dengan pembangunan infrastruktur mencapai 82 persen pada batch pertama.
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hingga kini belum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota ke IKN. Padahal, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sudah disahkan DPR.
Jokowi mengaku masih melihat situasi di lapangan. Menurutnya, bisa saja Keppres itu ditandatangani saat Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum (selesai), jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).
1. Jokowi tunggu air dan listrik sebelum berkantor di IKN
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengaku masih menunggu air dan listrik mengalir di Istana Negara sebelum berkantor di IKN. Bila itu sudah tersedia, kata Jokowi, siap pindah ke IKN.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ucap dia.
2. Jokowi disebut akan berkantor di IKN Juli 2024
Sebelumnya, Presiden Jokowi disebut bakal berkantor di IKN pada Juli 2024. Hal itu menyusul kesiapan kantor kepresidenan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Juli ditempati Presiden untuk kantor, ya, sudah kita siapkan. Kemudian Pak Bas (Basuki Hadimuljono) kan nanti juga akan tinggal di sana juga, Presiden akan tinggal di sana. Jadi, mudah-mudahan sesuai dengan rencana, mudah mudahan bisa selesai," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, dalam pernyataannya di Palangkaraya, Kamis (27/6/2024).
3. Infrastruktur yang dibangun Kementerian PUPR
Diana pun menyampaikan update terkini pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Pada pembangunan batch pertama, infrastruktur yang dibangun oleh Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Perumahan, dan Ditjen Cipta Karya sudah mencapai 82 persen secara keseluruhan.
"Kalau kita lihat secara detail, ya, untuk kesiapan-kesiapan itu kan istana, kemudian kantor presiden, jalan tol, yang terutama juga adalah air minum. Jadi kita upayakan untuk semuanya bisa fungsional dan bisa dimanfaatkan di akhir bulan Juli ini," kata Diana.
