Jurus Jitu Atasi KKN Ala Ganjar-Mahfud: Digitalisasi Birokrasi
Jakarta, IDN Times - Pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) 2024 nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, menyodorkan program digitalisasi birokrasi untuk mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keduanya yakin program itu bisa menutup celah untuk melakukan KKN di berbagai lini.
"Melalui digitalisasi, tak hanya meningkat jumlah masyarakat yang dilayani, tapi juga efisiensi tercapai dengan mengurangi pertemuan langsung. Ini merupakan terbentuknya paradigma baru yang lebih efisien dan efektif," ujar Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim, dalam keterangannya, dikutip Jumat (17/11/2023).
1. Digitalisasi mempercepat layanan birokrasi
Pasangan Ganjar dan Mahfud di Tugu Proklamasi sebelum mendaftarkan diri ke KPU pada Kamis (19/10/2023). (IDN Times/Ilman Nafi'an) Chiko menyatakan digitialisasi birokrasi itu merupakan langkah yang tidak bisa dihindari jelang era 5.0. Selain itu, digitalisasi juga dibuat untuk mempercepat layanan birokrasi.
"Kehadiran manusia, pergerakan barang, dan kegiatan bisnis semakin cepat, memerlukan layanan yang dapat menyesuaikan dinamika tersebut," kata dia.
2. Korupsi harus berada di titik nol
Ilustrasi Pencucian Uang (IDN Times/Aditya Pratama) Menurutnya, korupsi di Indonesia harus berada di titik nol. Chiko menjelaskan digitalisasi birokrasi yang diusung pasangan Ganjar-Mahfud, nantinya akan terintegrasi dengan sistem e-budgeting, e-planning, dan e-procurement.
Selain itu, kata Chiko, digitalisasi juga bisa memberikan informasi dnegan mudah bagi siapa saja yang ingin mengaksesnya.
"Hal ini penting, karena memastikan masyarakat tetap terkini mengenai kebijakan terbaru, layanan yang tersedia, serta informasi seputar jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, bisnis, dan topik lainnya," kata dia.
3. ASN diharapkan bisa responsif dalam melayani masyarakat
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). IDN Times/Ervan Masbanjar Chiko berharap, aparatur sipil negara (ASN) nantinya bisa responsif dalam melayani masyarakat. Sebab, masyarakat nantinya bisa membuat kritik dan masukan pada sistem tersebut.
"Hal ini memungkinkan untuk memberikan solusi yang responsif dan tepat waktu. Bahkan, mengidentifikasi dan menangani masalah yang mungkin muncul di masa depan," ujar Chiko.
