Kadishub DKI Pastikan Ojol Tak Kena Aturan ERP!
Jakarta, IDN Times - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengungkapkan bahwa penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) tidak berlaku bagi ojek online atau ojol.
Argumen hukumnya yang digunakan Syarfin adalah Permenhub No. 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
"Sesuai Permenhub No. 12 Tahun 2019, ojol oleh menjadi angkutan umum. Angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum. Oleh sebab itu, maka rencana ERP (untuk ojol) dikecualikan" kata dia kepada awak media, Kamis (9/2/2023).
Pernyataan ini berbeda dengan sebelumnya, di mana dia sempat menyebut ojol akan dikenakan ERP berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), karena ojol masih tergolong kendaraan pribadi.
1. ERP hanya alat untuk kendalikan macet
Meski tidak berpelat kuning, ojek online disebut Syafrin bisa dikategorikan sebagai kendaraan umum. Dia juga mengatakan bahwa ERP hanyalah alat yang punya tujuan mengendalikan kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
"Saya ingin sampaikan bahwa ERP itu hanyalah alat, tujuannya adalah pengendalian lalu lintas di Jakarta yang saat ini sudah dangat macet," katanya.
2. Akan pengajian ulang regulasi yang ada
Dia juga mengatakan, dalam mengkaji ulang regulasi akan ada perwakilan angkutan online yang diikut sertakan dalam diskusi.
Sehingga, regulasi tersebut hasilnya akan sesuai kebutuhan semua pihak.
3. Tak akan sekaligus diterapkan di 15 ruas jalan
Syafrin juga menyampaikan, penerapan ERP tidak akan sekaligus dilakukan langsung di 15 ruas jalan. Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta masih akan fokus pada regulasi, bahkan nantinya masih akan melewati pengkajian.
"Jadi untuk penerapannya itu belum karena memang Pemprov DKI masih fokus pada regulasi tadi. Kemudian regulasi yang sudah diusulkan ke DPRD rencananya akan dikaji kembali secara komprehensif," ujarnya.
