Jakarta, IDN Times - Masa kampanye Pemilu 2019 baru akan digelar pada 23 September 2018. Namun sejumlah partai politik ternyata sudah berkampanye di media dengan memasang iklan.
Padahal, Komisi Pemilihan Umum (KPU), telah melarang semua partai politik berkampanye sebelum masa kampanye dilakukan.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan sejumlah lembaga penyiaran menayangkan iklan partai politik. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano Fenelono, menyebut ada 12 lembaga penyiaran yang terindikasi melakukan kampanye sebelum masanya.
"Kami temukan 12 lembaga penyiaran yang menayangkan iklan parpol dengan iklan 15 detik. Bahkan, ada stasiun menayangkan terbanyak 20 spot iklan parpol," ujar Hardly saat menggelar Sosialisasi Pengaturan Kampanye Pemilu 2019 di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2).
Hardly menyebutkan setelah menemukan iklan parpol, pihaknya langsung memberikan teguran kepada lembaga penyiaran yang menayangkan iklan parpol tersebut.
"Setelah kami lakukan pertemuan dengan lembaga penyiaran, dari 12 tersebut 8 stasiun TV sudah menghentikan tayangan parpol, jadi tersisa 4 stasiun televisi yang masih tayang," ujar Hardly.
Selanjutnya, jika lembaga penyiaran masih terus menayangkan iklan parpol, pihaknya tak ragu memberikan sanksi berupa teguran tertulis hingga penghentian sementara.
Hardly menyatakan aturan ini perlu dibuat lantaran tak semua partai politik punya akses terhadap lembaga penyiaran. Untuk itu, dia berharap agar lembaga penyiaran dapat adil dan proporsional.
"Hari ini kita masih bisa lihat iklan parpol di TV maupun radio, tapi tidak semua partai bisa seperti itu. Semangat kami adalah menjalankan pemilu agar berkeadilan. Kami ingin ini untuk semangat penyelenggaraan pemilu agar kontestasi yang demokratis dan substantif," ucapnya.
Lebih lanjut, Hardly mengatakan KPI akan mendukung KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2019.
Dirinya berharap tak hanya lembaga penyiaran saja yang mendapat sanksi tapi partai politik pun perlu ditindak oleh Bawaslu.
"Ini dilakukan oleh peserta pemilu, tapi yang diberi sanksi lembaga penyiaran, harus diberikan treatment juga kepada parpolnya. Parpol juga dilarang memihak dilarang dibiayai dalam bentuk apapun oleh parpol, tunduk pada regulasi lembaga berwenang," tandasnya.