Kartel Minyak Goreng hingga Luhut Diminta Evaluasi Level PPKM

04 Feb 2022, 09:16 WIB

Ilustrasi stok minyak goreng (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menduga ada kartel minyak goreng yang membuat harga komoditi ini terus tinggi di pasaran. KPPU pun memanggil para produsen minyak goreng.

Padahal pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dipatok Rp14.000 per liter.

Tak hanya soal minyak goreng, pembaca IDN Times sepanjang hari kemarin juga menyoroti soal lonjakan kasus COVID-19 sehingga Presiden Joko "Jokowi" Widodo memerintahkan Menteri Luhut Binsar Pandjaitann mengevaluasi level PPKM di sejumlah daerah. Artikel-artikel ini dirangkum dalam #IndonesiaHariIni.

1. KPPU panggil produsen minyak goreng

Stok minyak goreng kembali ditambah di Superindo Intercon, Meruya, Jakarta Barat pada Selasa (1/2/2022). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Ketua KPPU Ukay Karyadi mengatakan akan memanggil para produsen besar minyak goreng. Pemanggilan ini dilakukan untuk menyelidiki indikasi kartel minyak goreng yang menyebabkan harga melonjak.

Ukay mengatakan sinyal indikasi berasal dari kenaikan harga minyak goreng yang dilakukan para produsen besar minyak goreng secara serempak. Kenaikan itu dilakukan untuk memanfaatkan momentum lonjakan harga minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO). Bagaimana KPPU menyimpulkan dugaan kartel? Baca di sini.

2. Jokowi perintahkan Luhut dan Airlangga evaluasi PPKM

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali hingga 2 Agustus mendatang (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera mengevaluasi level PPKM. Hal ini diperintahkan Jokowi melihat lonjakan kasus COVID-19 yang melanda Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga memerintahkan jajaran TNI-Polri untuk membantu pemerintah daerah menegakkan protokol kesehatan di masyarakat. Cek selanjutnya di sini.

3. Peran Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik disebut di dugaan korupsi Munjul

(Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik) ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Nama Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik disebut-sebut dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat hari ini. Politikus Partai Gerindra muncul dalam berita acara pemeriksaan yang dibacakan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan.

Sebagai anggota dewan, Taufik memantau PD Sarana Jaya yang ia pimpin saat itu. Penasaran peran Taufik lainnya, selengkapnya ada di tautan ini.

4. Pemerintah izinkan daerah PPKM level 2 hentikan PTM 100 persen

Ilustrasi anak-anak (IDN Times/Dwifantya Aquina)

Kemendikbudristek memberikan diskresi untuk pemerintah daerah yang berstatus PPKM level 2 melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikbudristek, Suharti.

Hal ini sejalan dengan keputusan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Kemendikbudristek, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyetujui untuk diberikan diskresi kepada daerah pada wilayah PPKM level 2 imbas lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Selanjutnya cek di link ini.

5. Pemulung yang ditolong Risma akhirnya jadi pegawai kantoran

Irmanyuda kini bekerja di kantor setelah dibantu oleh Mensos Risma. (dok. Kemensos)

Irmanyuda melangkahkan kaki di sebuah kantor pengelola gedung tinggi apartemen Grand Kamala Lagoon, di Bekasi. Senyum pria berusia 40 tahun ini terus mengembang sambil menyapa sesama rekannya.

Pria yang akrab disapa Yudha ini tidak menyangka saat ini dia mengenakan kemeja panjang, berpadu dengan sepatu hitam dan berada sebuah kantor. Siapa dia sebenarnya? Apa kaitannya dengan Menteri Risma? Baca di sini.