Kasus COVID-19 Terus Naik, Mendagri: Perlu Agresif Testing
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Daerah (Pemda) diminta melakukan testing secara agresif dalam penanganan COVID-19. Upaya tersebut dilakukan Kementerian Dalam Negeri demi mengurangi penyebaran virus tersebut secara luas melalui kontak-kontak langsung dengan orang yang sudah positif.
"Kami melihat dan menekankan perlunya agresif testing untuk mendapatkan data yang sebenarnya, yang positif. Jadi kita memerlukan data real, untuk itu perlu kegiatan screening, screening itu bisa dilakukan dengan test antigen yang lebih murah atau dengan alat yang baru, yaitu alat dari UGM," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 pada Jumat, 8 Januari 2021.
1.Mendagri minta Menkes siapkan PCR di Kabupaten
Tito mengungkapkan, pihaknya sudah meminta dukungan Menteri Kesehatan untuk tes PCR di kabupaten/kota. Namun demikian, melihat kapasitas anggaran yang ada dengan realokasi di bidang kesehatan setiap kabupaten/kota, dia yakin sebetulnya daerah memiliki kemampuan untuk mengadakan PCR.
"Ini tolong bisa dilaksanakan, sehingga dapat diketahui data yang sebenarnya melalui testing yang lebih agresif," kata Mendagri.
Eks Kapolri itu juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan dini. Hal itu agar pasien yang positif COVID-19 bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan testing dan tracing yang agresif, diyakini dapat menghindari penularan COVID-19 ke orang lain.
2.Provinsi disarankan meningkatkan fasilitas Rumah sakit
Mendagri juga menyebut, pelacakan akan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19 yang diusulkannya melalui pembentukan tim khusus.
"Kemudian dilakukan tracing, kami sudah menyampaikan tadi usulan untuk tracing, ini tracing harus dilakukan oleh tim yang dibentuk untuk itu, yang lain yang sudah bekerja di bidang lain ini relatif nanti tidak fokus, mungkin bisa untuk mereka yang menganggur," kata Tito.
"Banyak yang sekarang mungkin kehilangan pekerjaan, ditarik untuk menjadi tenaga tracing di daerah masing-masing, kemudian diberikan insentif bahkan isentif kalau dia bisa menemukan kontak-kontak yang lain, demikian akan terjadi kegiatan masif yang agresif tracing, untuk bisa melakukan perawatan sedini mungkin," lanjut dia.
3.Medagri minta kepada daerah terapkan 3T dan 4M
Mendagri juga menyarankan agar setiap daerah di tingkat provinsi memiliki fasilitas khusus penanganan pasien COVID-19. Dia mengungkapkan kepada kepala daerah jika diperlukan, dibuat rumah sakit khusus terinfeksi.
"Tinjauan kami di beberapa daerah pada saat bulan Juni-Juli, enam daerah kami kunjungi sebagian besar itu pasien COVID-19 ini dirawat di RSUD yang sebetulnya itu berisiko, karena yang COVID ini tidak boleh dengan orang-orang yang komorbid, sementara di rumah sakit itu dirawat orang-orang yang sakit, mungkin sakit jantung, ginjal, diabetes, dan lain-lain, meskipun tempatnya agak terpisah ruangannya tapi peralatannya, dokternya, perawatnya sama, ini akan dapat berisiko," ujar dia.
Walhasil, dia mulai berpikir kemungkinan membuat rumah sakit infeksi. Hal itu dilakukan jika ada anggaran APBN dari Kemenkes atau dari PUPR, juga daerah-daerah yang memiliki jumlah kapasitas fiskal yang cukup kuat. Hal itu memungkinkan bila setiap provinsi punya satu tempat.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga meminta setiap kepala daerah untuk serius dalam menanggapi permasalahan ini, cara yang perlu dilakukan adalah menghimbau masyarakat untuk menerapkan 4M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan).
Selain itu, merek juga diminta melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment) kedua hal tersebut diyakini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Melalui kebijakan tersebut Tito berharap kepala daerah bisa dengan tanggung jawab mengimplementasikannya.
