Kasus Gagal Bayar Koperasi, Anggota DPR Pertanyakan Sanksi Administratif

Menurutnya, penghentian sementara simpan pinjam dengan tetap adanya pemberian izin perlu dijelaskan secara transparan. Kemenkop perlu menjelaskan dasar hukum, mekanisme pengawasan, tata kelola penerimaan dana, serta bagaimana dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban kepada anggota.

“Saya melihat, surat sanksi tersebut justru menjadi “surat bersayap” di satu sisi menyatakan adanya pembatasan kegiatan usaha, tetapi di sisi lain masih membuka ruang bagi koperasi mekarsari untuk melakukan aktivitas tertentu,” ujar Politikus Golkar itu.

Oleh karena itu, ia menegaskan, penjelasan Kemenkop sangat penting dalam persoalan ini karena berpotensi menimbulkan tafsir ganda dan membuka celah bagi koperasi untuk tetap menjalankan aktivitas yang seharusnya dihentikan.

Kemenkop harus menjelaskan secara terbuka apakah sanksi administratif terhadap Koperasi Mekarsari berdiri sendiri, berjalan paralel dengan proses hukum, atau justru dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan sebelum proses hukum berjalan lebih jauh.

“Saya menyarankan agar Kemenkop diminta keterangan secara langsung tujuan dan maksud dari sanksi tersebut,” kata dia.

Menurutnya, jika surat sanksi dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan Koperasi Mekarsari, Kemenkop harus menunjukkan roadmap penyelesaian yang terukur dan dapat diawasi publik tidak menimbulkan multitafsir.

Selain itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus tetap berjalan tanpa dikaburkan oleh pemberian sanksi administratif. Jangan sampai, kata dia, sanksi administratif hanya menjadi formalitas yang terlihat tegas di atas kertas, tetapi dalam praktik justru memberikan ruang bagi persoalan untuk berlarut-larut.

“Pihak APH saya kira tetap harus melanjutkan temuan dan dugaan pelanggaran hukum dan proses pidana yang sudah jalan, proses tersebut harus tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif merupakan instrumen pengawasan dan pembinaan, sedangkan proses pidana memiliki mekanisme serta konsekuensi hukum yang berbeda,” kata dia.