Pentagon Kaji Pengurangan Pasukan Militer AS di Kawasan Teluk Persia
- Pentagon mengkaji pengurangan atau pemindahan pasukan AS dari Teluk Persia ke Yordania, Israel, atau pesisir Laut Merah Arab Saudi setelah serangan Iran merusak lebih dari 200 fasilitas militer.
- Konflik dengan Iran diproyeksikan menelan biaya 37,5 miliar dolar AS hingga akhir September 2026, di luar 5 miliar dolar untuk perbaikan pangkalan, serta menguras lebih dari 1.000 interceptor.
- Rencana ini memicu perdebatan internal pemerintahan Trump dan kekhawatiran Bahrain, Kuwait, Qatar, serta Uni Emirat Arab; pembahasan masih tahap awal dan membutuhkan persetujuan Gedung Putih.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon dilaporkan sedang mengkaji rencana pengurangan atau pemindahan keberadaan pasukan militernya di kawasan Teluk Persia. Menurut laporan eksklusif The Washington Post pada Selasa (18/8/2026), langkah strategis ini muncul setelah serangan beruntun rudal dan drone Iran menimbulkan kerusakan parah pada pangkalan militer AS di wilayah tersebut.
Evaluasi yang dipimpin oleh kantor kebijakan Pentagon, Staf Gabungan, dan Komando Sentral AS (CENTCOM) ini mempertimbangkan pengalihan posisi pasukan lebih ke barat menuju Yordania, Israel, atau pesisir Laut Merah Arab Saudi. Evaluasi tersebut dilakukan sebagai respons atas pembengkakan biaya perang serta tingginya kerentanan fasilitas militer AS dari gempuran balasan Iran.
1. Kerusakan ratusan fasilitas militer dan kerentanan serangan
kapal induk AS (Petty Officer 2nd Class Kaitlin Young, Public Domain, via Wikimedia Commons) Serangan balasan Iran selama beberapa bulan terakhir telah menghantam infrastruktur pertahanan Negeri Paman Sam secara masif. Berdasarkan laporan The Washington Post yang juga dihimpun The Jerusalem Post, lebih dari 200 fasilitas militer AS dilaporkan mengalami kerusakan hingga kehancuran total akibat hantaman rudal balistik dan drone kamikaze. Kondisi ini memaksa para petinggi militer di Washington memikirkan ulang efektivitas menempatkan pangkalan permanen di wilayah yang sangat dekat dengan jangkauan Iran.
Bahkan, sejumlah pangkalan AS di kawasan Teluk sempat dikosongkan pada Februari lalu sebelum serangan militer AS dan Israel diluncurkan ke Iran. Langkah evakuasi darurat tersebut diambil karena lokasi pangkalan dinilai sangat rentan terhadap gempuran presisi Iran. Seorang pejabat yang mengetahui detail evakuasi tersebut mengungkapkan strategi kerahasiaan yang mereka terapkan saat itu.
"Iran berpikir kita berada di tempat-tempat tradisional," ujar pejabat tersebut mengenai penempatan posisi militer yang terus digeser. Meskipun pengosongan sempat meminimalkan korban jiwa awal, perang ini tetap memakan korban jiwa dan cedera pada ratusan personel militer. Terhitung hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 19 prajurit AS telah tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat gempuran yang terus terjadi.
2. Pembengkakan biaya perang dan penyusutan amunisi pertahanan
ilustrasi tentara (pexels.com/Pixabay) Selain kerugian fisik pada bangunan pangkalan, beban finansial yang harus ditanggung Washington akibat konflik ini melonjak sangat tajam. Pentagon memperkirakan total biaya perang melawan Iran akan mencapai sekitar 37,5 miliar dolar AS atau setara Rp672 triliun hingga akhir September 2026. Angka fantastis tersebut bahkan belum memperhitungkan estimasi biaya perbaikan pangkalan yang hancur yang diperkirakan menelan biaya tambahan sebesar 5 miliar dolar AS atau setara Rp88 triliun.
Tekanan terhadap operasional militer AS semakin berat karena berkurang signifikan persediaan amunisi canggih di gudang senjata mereka. Selama pertempuran berlangsung, armada militer AS telah menembakkan lebih dari 1.000 amunisi interceptor pertahanan udara canggih untuk mencegat rudal dan drone Iran. Penggunaan amunisi secara masif ini menguras persediaan strategis AS yang jumlahnya terbatas di kawasan Timur Tengah.
Para pejabat pertahanan kini menilai bahwa merenovasi pangkalan yang hancur di Teluk Persia bukanlah langkah yang efisien. Kebijakan menggeser alokasi pasukan ke wilayah barat seperti Yordania atau pesisir Laut Merah dipandang sebagai alternatif yang lebih hemat biaya dan aman. Pilihan opsi ini diharapkan dapat menekan pengeluaran logistik sekaligus memberi perlindungan lebih baik bagi para prajurit.
3. Dilema strategi politik dan dampak bagi sekutu Teluk
ilustrasi Gedung Putih (pexels.com/Ivan Dražić) Rencana pengurangan footprint militer AS memicu perdebatan sengit di internal pemerintahan Presiden Donald Trump. Kubu garis keras menghendaki penempatan pasukan tetap kuat untuk menjaga pengaruh geopolitik AS serta memberikan jaminan keamanan bagi sekutu. Di sisi lain, kubu non-intervensionis mendesak agar fokus resources dan anggaran dialihkan untuk keamanan dalam negeri serta menghadapi persaingan dengan China.
Wacana penarikan atau pengurangan pasukan ini memicu kecemasan mendalam bagi sekutu utama AS di kawasan Teluk Persia. Negara-negara seperti Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab selama berdekade-dekade sangat bergantung pada payung keamanan militer AS. Jika kehadiran pangkalan militer AS diperkecil, negara-negara Teluk tersebut terpaksa mempercepat investasi pertahanan mandiri atau mencari kemitraan keamanan baru.
Kepala CENTCOM Laksamana Brad Cooper dilaporkan turut terlibat dan mendukung pembahasan relokasi pasukan ke arah barat demi keselamatan prajurit. Kendati demikian, diskusi ini masih berada pada tahap awal dan belum menjadi evaluasi formal yang diperintahkan langsung oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Setiap keputusan perubahan permanen nantinya tetap memerlukan persetujuan dari pejabat tinggi Gedung Putih.
