Kasus Kekerasan Gender Online, UNFPA Pertanyakan Sanksi Tech Provider

Verania mengatakan, isu untuk mengikat tanggung jawab ini baru berupa surat edaran dan bukan regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah, maka kebijakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tegas.

“Jadi kalau kita lihat di Komdigi, isu tentang bagaimana mengikat tanggung jawab teknologi provider itu baru berupa surat edaran. Tapi belum ada punishment,” kata Verania.

Dia mengatakan, para penyedia layanan teknologi harus memiliki sistem internal yang mampu merespons aduan dan mendeteksi tindakan yang dapat menyebabkan kekerasan seksual atau kekerasan digital lainnya.

Tak hanya itu, Verania membandingkan kondisi ini dengan isu-isu lain, seperti lingkungan, di mana ada producer responsibility yang mewajibkan produsen bertanggung jawab atas produknya, seperti mendaur ulang plastik.

Menurut dia, prinsip tanggung jawab kolektif ini seharusnya juga berlaku bagi penyedia teknologi dalam isu kekerasan berbasis gender.

Dia mencontohkan Meksiko yang telah mengesahkan Undang-Undang Olimpia pada tahun 2021 dan secara spesifik mengatur dan mengenali kekerasan digital.

"Jadi undang-undang olimpia sudah ada 2021 di Meksiko, dia mengesahkan undang-undang, kenali sebagai undang-undang kekerasan digital, sangat spesifik," ujar dia.

Sebelumnya, layanan aduan kekerasan digital di Indonesia memang sudah tersedia melalui Komdigi dan kerja sama dengan Kemen PPPA (SAPA 129). Namun, tanpa regulasi yang kuat dan sanksi bagi penyedia teknologi, upaya penanganan dari hulu ke hilir dinilai masih pincang.

Oleh karena itu, UNFPA menekankan meskipun layanan aduan sudah ada, kekuatan regulasi yang lemah membuat penanganan tidak efektif. Tanpa adanya sanksi yang mengikat, penyedia teknologi tidak memiliki kewajiban hukum yang kuat untuk berinvestasi dalam pencegahan dan respons internal yang memadai, membuat kelompok rentan terus terancam di ruang digital.