Tito Sebut Bupati Kupang Bisa Dimakzulkan jika Terbukti Terlibat Pemerkosaan

Mendagri Tito Karnavia meminta asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan dalam laporan yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede.
Kemendagri menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian dan menunggu proses hukum sebelum menjatuhkan sanksi.
Polda NTT memeriksa saksi, melakukan visum terhadap RWM, serta menyiapkan pendampingan dan perlindungan selama proses hukum.
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavia, mengatakan pihaknya tetap mengedepankan praduga tak bersalah terkait kasus pemerkosaan yang diduga melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Dia mengatakan, kasus ini telah dilaporkan ke kepolisian.
Tito telah memerintahkan Inspektorat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus dugaan kekerasan seksual ini.
"Dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Bisa saja itu terjadi, namanya laporan bisa juga tidak," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
1. Mendagri bicara pemakzulan Bupati Kupang

Mendagri Tito Karnavian pertimbangkan tertibkan sound horeg. (IDN Times/Amir Faisol). Mendagri menegaskan, kasus ini bisa berujung pemakzulan, apabila Bupati Kupang memang terbukti terlibat kasus pemerkosaan. Kendati, Tito menyebut, Kemendagri masih menunggu proses hukum kasus tersebut. Ia mencontohkan kasus di Gowa, yang juga berujung pada pemakzulan.
"Kalau terjadi, ya sesuai aturan yang berlaku. Kalau sudah aturan berlaku, nanti jalan, kita lihat proses hukumnya, ya sama seperti pelanggaran-pelanggaran lain. Seperti kasus yang di Gowa, bisa saja nanti kalau bersalah, ya di impeach, bisa diganti, dan lain-lain. Kami akan ikuti proses itu," kata Tito.
2. Mendagri serahkan kasus Bupati Kupang ke polisi

Menteri PKP Maruar Sirait (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian (kanan) di Kemendagri. (Dok. Kemendagri). Tito menegaskan penanganan kasus pemerkosaan yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, tetap harus terlebih dahulu mengedepankan proses hukum di kepolisian.
Tito mengatakan, pihaknya menghormati laporan yang telah disampaikan kepada Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Karena itu, ia meminta kepolisian melakukan investigasi secara menyeluruh untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dilaporkan.
Sebab, kata Tito, laporan yang masuk kepolisian belum serta-merta membuktikan bahwa tindak pidana tersebut benar terjadi. Oleh sebab itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan selama proses hukum berlangsung.
"Silakan polisi membuktikan, atau melakukan investigasi, benarkah peristiwa itu terjadi atau tidak? Baru setelah itu nanti kita ada proses sanksi," kata Mantan Kapolri itu.
3. Polda NTT proses dugaan pemerkosaan seret nama Bupati Kupang

Ilustrasi pemerkosaan. (IDN Times/Sukma Shakti) Polda NTT tengah menyelidiki laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede. Korban berinisial RWM (21) telah menjalani visum, sementara penyidik memeriksa sejumlah saksi dan berencana meminta klarifikasi Yosef.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” kata Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol Nova Irone Surentu.
Dugaan pemerkosaan ini terjadi pada Rabu malam, 11 November 2026 hingga Kamis dini hari, 12 November 2026 di kompleks rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
RWM mengaku awalnya diajak seorang perempuan berinisial EK ke lokasi tersebut dengan tawaran pekerjaan. Setelah tiba sekitar pukul 20.00 WITA, EK disebut meninggalkan ruangan atas perintah Yosef.
Korban mengaku dipaksa melakukan hubungan seksual dan mengalami kekerasan setelah menolak. Dia juga mengaku mendapat uang Rp3 juta setelah kejadian. Sementara, polisi masih mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan akan meminta klarifikasi dari pihak terlapor.

























