Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Jumat (1/11) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta senilai Rp4,2 juta.
Menanggapi hal itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Kahar S Cahyono menyatakan pihaknya kecewa dengan Anies Baswedan.
“Intinya kami sangat kecewa dengan Anies Baswedan,” ujarnya di hari yang sama.
Kahar mengungkapkan, buruh yang tergabung dalam KSPI Pusat telah menandatangani surat perjanjian tentang UMP 2020 DKI dengan Presiden Joko "Jokowi" Widodo beberapa waktu lalu.
Salah satu butir dari isi perjanjian tersebut tercantum ‘UMP 2020 DKI Jakarta senilai Rp4,6 juta’.
Nilai tersebut mengacu pada kebijakan dari Dewan Pengupahan untuk buruh. Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan rujukan UMP yang sama.
“Joko Widodo telah menyepakati dengan buruh DKI bahwa UMP 2020 senilai Rp4,6 juta. Tapi Anies malah menetapkan Rp4,2 juta. Kami sangat kecewa,” jelasnya.
Menyikapi putusan Anies itu, Kahar menegaskan bahwa buruh akan kembali turun ke jalan untuk berdemonstrasi mendesak gubernur melakukan peninjauan kembali UMP 2020 yang telah ditetapkan.
"Iya, buruh akan turun lagi. Terutama mendesak agar PP 78/2015 direvisi," ujar Kahar saat dihubungi wartawan.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan UMP 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yakni sebesar Rp4.276.335,76. Artinya, UMP tersebut meningkat sebanyak Rp335.776 dari UMP sebelumnya.
Anies mengatakan, besaran kenaikan UMP ini telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
“Penetapan UMP ini sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, baik Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah,” jelas Anies.