Keputusan harus diterima dengan positif
Ijeck serahkan semuanya pada keputusan Bahlil Lahadalia
Jakarta, IDN Times - Musa Rajekshah atau Ijeck dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPD Golkar Sumatra Utara oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Posisinya pun digantikan oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Plt.
Menanggapi hal ini, Ijeck mengaku kaget dengan keputusan itu.
"Ya, saya sih awalnya terkejutlah, siapa yang gak terkejut ya? Bohong kalau dibilang gak terkejut, gak kecewa, awalnya seperti itu," kata dia saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (20/12/2025).
Namun, setelah direnungkan dan berbicara dengan berbagai pihak, kata dia, keputusan tersebut harus diterima.
Dia mengatakan, dalam berorganisasi, tak semua hal bisa sepaham atau sepemikiran. Dia pun hanya berpikir positif terkait putusan ini.
"Ya, mungkin dengan munculnya surat ini atau pun nantinya akan Plt, itu pasti ada yang kecewa, ya manusia. Saya anggap biasa itu bagian dari kehidupan. Tapi saya berharap apa pun itu, kita ingin keutuhan partai ini bisa kita jaga bersama. Walaupun pasti ada yang berat hati, ada rasa kecewa, ya itu manusiawilah," kata dia.
Ijeck mengaku belum tahu apakah ada kursi yang disiapkan DPP Golkar untuknya dan mempercayakan semuanya pada keputusan yang diberikan Bahlil Lahadalia.
“Saya serahkan semua ke ketua umum saja. Ketua umum yang bisa melihat dan ketua umum yang akan menentukan,” kata dia.
Kabar pemberhentian Ijeck beredar di media berdasarkan surat keputusan Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 yang diteken Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji pada 14 Desember 2025.
Tidak hanya Ijeck, Sekretaris DPD Golkar Sumatra Utara, Ilhamsyah, juga mengundurkan diri. Menurut Ijeck, hal itu merupakan bentuk loyalitas.
"Saya apresiasi dan saya, ya, hargai juga kawan-kawan. Bentuk kesetiaan mereka kepada saya,” kata dia.
Ijeck mengatakan, soliditas internal Golkar Sumut dibangun melalui kerja tim, komunikasi, dan kepercayaan masyarakat yang dibuktikan pada pemilihan legislatif (pileg) lalu. Dia berharap, kekompakan tersebut tetap terjaga ke depan.
“Apa pun yang kita lakukan, jangan semata-mata karena organisasi atau pribadi, tapi untuk kepentingan daerah, kepentingan rakyat,” ujar dia.
Apalagi, kata dia, dinamika organisasi dan jabatan adalah hal wajar dan tidak bersifat permanen.