![[Ilustrasi] Anggota Pertuni saat Pemilu Presiden 2019 lalu (IDN Times/Prayugo Utomo)](https://image.idntimes.com/post/20200330/dscf2117-4f267b13d17b9998c4cda407dcb1b192.JPG)
Jakarta, IDN Times - Kementerian Dalam Negeri membeberkan sejumlah tantangan yang mungkin masih terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, sedikitnya ada empat tantangan yang harus dijadikan perhatian bagi seluruh pihak terkait.
Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh agar stabilitas sosial-politik di daerah tetap terjaga, dalam menyambut Pilkada Serentak 2020, serta penerapan protokol kesehatan.
“Pertama, bagaimana kita melihat terkait netralitas ASN dan penyelenggara yang profesional dan integritas dalam proses penyelengarann pilkada,” kata dia dalam webinar bertema Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemik COVID-19, Selasa (30/6).
Kedua, lanjut Bahtiar, ujaran kebencian dan hoaks melalui media sosial masih banyak ditemukan. Hal ini tentunya menjadi kerawanan tersendiri dalam proses penyelenggaraan pesta demokrasi.
“(Ketiga) menguatnya politik identitas, selanjutnya (keempat) fanatisme, ini luar biasa potensi perpecahan di masyarakat,” ujar dia.
Untuk mengantisipasi sejumlah tantangan tersebut, Kemendagri telah bekerja sama dengan penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk mendukung penuh penyelenggaraan pilkada yang damai dan aman dari penularan COVID-19.
“Bagi para peserta dari partai politik maupun calon yang berkompetisi harus siap menang (dan) siap kalah, serta anjuran untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19,” tutur Bahtiar.
Bahtiar menambahan, aparat keamanan juga diimbau bersikap netral dan tegas, untuk menjamin penyelenggaraan Pilkada 2020 yang taat protokol kesehatan.
“Media massa punya peranan penting memberikan data dan berita objektif,” ujar dia.