Kemenhan Ultimatum OPM, Minta Segera Hengkang dari Wamena

12 Agu 2026, 16:02 WIB

Santi Dewi

News

Channel

Add Us on Google

Kemenhan Ultimatum OPM, Minta Segera Hengkang dari Wamena

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya. (Dokumentasi Kemhan)

Intinya Sih

Gini Kak

Staf Khusus Menhan Lenis Kogoya mengultimatum OPM menghentikan kekerasan, propaganda provokatif, dan ancaman terhadap sipil, serta meninggalkan Wamena menjelang peringatan HUT ke-81 RI.
Ultimatum itu menyusul penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem yang melukai dua orang serta eksekusi tiga warga di Yahukimo; Lenis menilai kekerasan memicu pengungsian dan gangguan aktivitas warga.
Jika diabaikan, Lenis akan mengumpulkan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat; Komnas HAM mencatat 59 tewas, termasuk 43 sipil, dari 42 konflik Papua selama Januari-Juni 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Lenis Kogoya meminta OPM berhenti menyakiti warga dan pergi dari Wamena. Ia bilang ada orang terluka saat festival, dan ada warga yang dibunuh di Yahukimo. Banyak warga takut sampai pergi ke hutan. Komnas HAM mencatat 59 orang meninggal karena kekerasan di Papua pada awal 2026.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang kedaulatan negara, Lenis Kogoya, mengultimatum Organisasi Papua Merdeka (OPM) agar segera menghentikan segala bentuk tindak kekerasan terhadap warga sipil. Pernyataan itu ditujukan kepada juru bicara OPM, Sebby Sambom dan seluruh pasukannya di Tanah Papua.

Terbaru, OPM melepaskan tembakan saat perhelatan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) pada Jumat, 8 Agustus 2026. Akibatnya dua orang terluka. Selain itu, ada pula tiga warga sipil yang dieksekusi dengan cara kejam di Yahukimo. Bahkan, momen mereka dieksekusi direkam dan disebarkan di media sosial.

"Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan hingga pembunuhan eksekusi mati antar warga sipil, guru, misionaris dan penginjil terus terjadi. Bahkan, mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar," ungkap Lenis dalam keterangan, Rabu (12/8/2026).

Ia juga meminta agar OPM segera hengkang dari Wamena supaya puncak peringatan HUT ke-81 tidak diganggu. "Segera keluar dari ibu kota Wamena dan sekitarnya, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta persiapan peringatan HUT ke-81 RI," katanya.

1. Lenis Kogoya juga minta setop isu negatif dan ancaman

Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Lenis Kogoya di kantor Kemhan, Jakarta Pusat. (IDN Times/Santi Dewi)

Lenis juga memerintahkan agar OPM berhenti menyebarkan isu negatif dan ancaman. Sebab, yang menjadi korban adalah warga sipil.

"Setop isu negatif dan ancaman. Hentikan penyebaran isu-isu provokatif di media massa serta hentikan ancaman pembunuhan terhadap rakyat sipil serta pemerintah daerah," kata warga Papua yang mendapat pangkat kehormatan Letkol Tituler itu.

Ia juga meminta OPM agar berhenti melakukan pembunuhan dan aksi kekerasan ke sesama Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya. Akibat tindak kekerasan yang terus berlanjut, warga Papua sampai harus mengungsi ke hutan dan daerah pegunungan.

2. Lenis bakal berkumpul dengan masyarakat adat bila ultimatum diabaikan

Ilustrasi Peta Papua. (IDN Times/Sukma Shakti)

Lenis mengatakan mandat adat dari tujuh wilayah adat di Papua serta aturan konstitusi menugaskan dirinya melindungi masyarakat sipil dan mempertahankan keutuhan Indonesia. Ia mewanti-wanti bakal mengumpulkan masyarakat adat dan pemilik hak ulayat, bila ketiga ultimatum tersebut tidak diindahkan. Lenis berjanji bakal menempuh tindakan lebih tegas.

"Jika ketiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali ke jalan yang benar sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi," ungkap Lenis.

Lenis menggarisbawahi bukan kali ini saja ia membela masyarakat Papua. Ia menyebut sudah memiliki rekam jejak yang panjang berjuang demi warga Papua.

"Saya termasuk pihak yang menolak pelabelan teroris bagi OPM demi keselamatan warga sipil di perkotaan maupun di pedalaman. Oleh karena itu, OPM sebaiknya tidak mengacaukan situasi keamanan di tanah lahirnya, wilayah La Pago," tutur dia.

3. Komnas HAM catat 59 orang tewas dalam kekerasan bersenjata di Papua sepanjang 2026

Warga sipil yang dibunuh oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Senin, 20 Juli 2026. (Dokumentasi Koops TNI Habema)

Lenis juga mengimbau warga di wilayah La Pago, Mee Pago dan sekitarnya agar tetap tenang dan tak panik, dalam menghadapi isu-isu keamanan yang beredar. Ia memastikan pemerintah bersama para tokoh adat berkomitmen menjaga situasi agar pembangunan, pelayanan publik dan aktivitas warga dapat terus berjalan dengan aman serta damai.

Sementara, berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebanyak 59 orang tewas akibat eskalasi konflik dan kekerasan bersenjata di Papua sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 43 korban di antaranya merupakan warga sipil.

Data statistik konflik pada semester I 2026 yang dirilis Komnas HAM menunjukkan 42 peristiwa konflik terjadi di berbagai wilayah Papua. Sebanyak 21 di antaranya merupakan serangan kelompok sipil bersenjata (KSB) terhadap sipil, 11 operasi aparat keamanan, 8 kontak tembak, 4 serangan KSB ke aparat, dan 6 konflik lainnya.

"Situasi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa baik meninggal maupun luka-luka, pengungsian internal, serta akses pelayanan dasar yang terganggu," ungkap Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam keterangannya, Rabu 15 Juli 2026.

Dari 42 konflik tersebut, Komnas HAM mengungkap 59 orang meninggal dunia. Rinciannya, 43 orang merupakan warga sipil. 8 orang aparat TNI dan Polri, sedangkan 8 lainnya merupakan KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata.

Komnas HAM juga melaporkan ada 50 orang luka-luka. Rinciannya, 40 orang di antaranya merupakan warga sipil, 5 aparat TNI dan Polri, serta 5 orang KSB.

"Komnas HAM memberikan atensi terhadap dampak dari konflik dan kekerasan bersenjata terhadap masyarakat khususnya warga sipil," sebut Komnas HAM.