Ketua DPD Usung Green Legislation Dukung Tercapainya Indonesia Emas 2045
- Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusung Green Democracy untuk menjawab tantangan demokrasi mahal, bonus demografi besar, dan ancaman perubahan iklim.
- Green Democracy diarahkan menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi agar kemajuan saat ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang.
- Sultan berharap paradigma ini membuat demokrasi lebih efisien, melahirkan negarawan, serta mengubah bonus demografi menjadi aset bagi Indonesia Emas 2045.
Jakarta, IDN Times - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusung gagasan Green Democracy sebagai pendekatan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari demokrasi yang mahal, bonus demografi besar, hingga ancaman perubahan iklim.
“Saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan: demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar dan ancaman perubahan iklim,” kata Sultan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR RI 2026, Jumat (14/8/2026).
Menurut Sultan, Green Democracy merupakan gagasan yang berupaya menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma tersebut juga diarahkan untuk memastikan kemajuan yang dicapai saat ini tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
“Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang,” ujar Sultan.
Ia mengatakan Green Democracy juga harus mendorong demokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan tidak berbiaya mahal. Selain itu, paradigma tersebut diharapkan dapat melahirkan lebih banyak negarawan.
“Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan,” katanya.
Sultan menilai gagasan tersebut juga penting untuk mengelola bonus demografi Indonesia. Ia ingin besarnya jumlah penduduk usia produktif menjadi kekuatan yang dapat mendukung terbentuknya generasi Indonesia Emas 2045.
“Melalui paradigma Green Democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi ia harus menjadi opportunity sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045,” tutur dia.
