Ketua Timwas Haji DPR Minta Pelaksanaan Haji Terus Dipantau hingga Akhir

11 Jun 2025, 11:36 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

Ilustrasi jemaah haji (Dok. Bandara Soekarno-Hatta)

Intinya sih...

Kendala teknis kepulangan jemaah haji, keterbatasan slot penerbangan jadi sorotan
Pemulangan jemaah jadi tanggung jawab Kemenag

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Timwas terus mengawal pelaksanaan haji Indonesia 2025 hingga tahapan akhir, termasuk proses kepulangan jemaah haji ke Tanah Air yang dijadwalkan mulai berlangsung pada Sabtu (14/6/2025).

Ia menyoroti pentingnya pembenahan rekonsiliasi data yang sebelumnya dikeluhkan, seperti kasus jemaah suami-istri yang terpisah hingga lansia tanpa pendamping di Madinah. Menurut dia, perhatian khusus harus diberikan pada pendampingan jemaah lansia, khususnya saat beribadah di Masjid Nabawi dan saat mengunjungi Raudhah.

“Kami sudah sampaikan kepada PPIH di Saudi, terutama sektor Madinah agar bersiap menghadapi kepulangan jemaah. Apa yang jadi catatan di gelombang satu, tidak boleh terulang kembali,” ujar Cucun, dikutip dari Parlementaria, saat pemantauan langsung di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).

“Apalagi hotel-hotel di Madinah cukup jauh, pendampingan lansia dari dan ke masjid menjadi krusial,” sambung dia.

1. Kendala teknis kepulangan jemaah haji, keterbatasan slot penerbangan jadi sorotan

Ilustrasi jemaah haji (Dok. Bandara Soekarno-Hatta)

Terkait kepulangan jemaah, Cucun mengatakan, kloter-kloter awal akan mulai kembali ke Indonesia mulai 14 sampai 15 Juni 2025.

Meski demikian, terdapat kendala teknis seperti keterbatasan slot penerbangan di Bandara Jeddah yang harus segera diantisipasi.

“Ada kloter yang rencananya pulang dari Jeddah, namun kami dorong agar tetap bisa take-off dari Madinah karena slot di Jeddah sangat padat akibat kepulangan dari berbagai negara,” ujar dia.

2. Pemulangan jemaah jadi tanggung jawab Kemenag

Amirulhaj sekligus Menteri Agama saat mengantar jemaah haji gelombang pertama pemulangan dari hotel ke Tanah Air di Makkah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025). (Media Center Haji 2025)

Cucun mengatakan, tanggung jawab proses pemulangan jemaah dipegang penuh oleh Kementerian Agama (Kemenag), termasuk pengelolaan paspor jemaah yang sebelumnya ditahan oleh syarikat.

“Paspor harus dikembalikan dan proses boarding harus dikawal secara tertib,” kata dia.

Ia memastikan, Timwas Haji DPR RI akan terus mengawasi seluruh tahapan kepulangan ini melalui koordinasi dengan PPIH, khususnya di Daerah Kerja Jeddah.

3. Timwas DPR kecewa pelaksanaan haji, banyak jemaah terlantar

Dokumentasi yang diterima oleh timwas haji DPR ketika jemaah haji terlantar di Muzdalifah, Arab Saudi. (www.dpr.go.id)

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan kekecewaan terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025.

Hal tersebut disampaikan langsung saat dirinya meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah, Arab Saudi.

Menurut dia, penyelenggaraan haji tahun ini tidak berjalan sesuai dengan perencanaan dan paparan resmi pemerintah, khususnya Menteri Agama (Menag).

“Pertama, tentu kami sangat menyayangkan. Manajemen pelaksanaan haji yang sebelumnya sudah disampaikan secara meyakinkan oleh Menteri Agama, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, dikutip Senin (9/6/2025).

Ia menjelaskan, beberapa hari sebelum wukuf di Arafah, Timwas DPR mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Agama. Dalam forum itu, pemerintah memaparkan kesiapan layanan haji secara rinci. Namun, saat pelaksanaan, banyak jemaah yang terlantar karena keterlambatan bus dan tidak mendapatkan tenda di Arafah.

“Kami sebenarnya berharap ini menjadi pelaksanaan haji yang lebih baik, apa lagi ini haji terakhir yang sepenuhnya ditangani oleh Kementerian Agama. Tapi kenyataannya justru sebaliknya,” ucap legislator dari Fraksi PKB tersebut.